Pelabuhan Gold Coast Batam Diresmikan, Dorong Ekonomi dan Pariwisata Kepri

Batam, Kepulauan Riau – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara resmi membuka Pelabuhan Internasional Gold Coast di kawasan Bengkong, Batam, pada Senin (14/4/2025). Pelabuhan ini merupakan yang kelima di Batam dan diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan sektor pariwisata serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya pelabuhan ini sebagai pusat konektivitas regional. "Pelabuhan Gold Coast tidak hanya memperkuat jaringan logistik, tetapi juga menjadi gerbang masuk wisatawan dari Malaysia dan Singapura," ujarnya. Ia menambahkan, lokasi pelabuhan yang strategis di kawasan khusus akan mempercepat arus perdagangan dan mendorong investasi di wilayah tersebut.

Berikut beberapa dampak positif yang diharapkan dari operasional pelabuhan ini:

  • Peningkatan kunjungan wisatawan asing, khususnya dari negara tetangga.
  • Pertumbuhan UMKM lokal melalui peningkatan permintaan produk dan jasa.
  • Penguatan sektor logistik sebagai penghubung utama dengan pasar internasional.

Selain itu, AHY menyoroti ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global. "Meskipun ada tekanan ekonomi dunia, Indonesia terus membuka peluang baru melalui pembangunan infrastruktur seperti ini," jelasnya.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengingatkan pentingnya pengawasan ketat di pelabuhan untuk mencegah praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). "Batam sebagai wilayah perbatasan rentan terhadap penyelundupan manusia, termasuk pengiriman pekerja migran ilegal," tegas Sigit. Ia mendorong sinergi antarlembaga untuk mengantisipasi potensi kejahatan tersebut.

Data menunjukkan, Kepulauan Riau memiliki 25 pelabuhan domestik dan delapan terminal internasional, dengan lima di antaranya terletak di Batam. Kapolri menegaskan, pengawasan harus diperkuat tidak hanya di pelabuhan resmi, tetapi juga di titik-titik rawan lainnya guna melindungi warga dari eksploitasi.