Pemerintah Indonesia telah melakukan pemangkasan anggaran terbesar pada sektor infrastruktur sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan ini dinilai memiliki dampak signifikan terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menjadi proyek strategis nasional.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan bahwa kondisi keuangan negara saat ini mengharuskan adanya penyesuaian dan prioritas alokasi dana. "Kami memahami bahwa situasi keuangan tidak ideal, sehingga langkah efisiensi menjadi keniscayaan," ujarnya dalam keterangan pers di Palangka Raya. Menurutnya, alokasi anggaran infrastruktur yang semula direncanakan Rp100 triliun lebih, kini dipangkas menjadi Rp81 triliun, dengan tambahan Rp50 triliun lebih yang hanya mencakup biaya operasional hingga pertengahan 2025.

Berikut beberapa poin krusial yang disampaikan: - Pemangkasan anggaran infrastruktur menjadi yang terbesar dibandingkan sektor lain. - Dana tersisa dialokasikan untuk kebutuhan konservasi dan operasional, di luar gaji pegawai. - Pembangunan IKN masih membutuhkan dana sekitar Rp300 triliun untuk menyelesaikan proyek.

Lasarus menekankan bahwa DPR akan terus mengawal proses ini melalui pembahasan rapat kerja dengan pemerintah. "Kami membutuhkan klarifikasi lebih lanjut mengenai rencana teknis dan pendanaan ke depan," tambahnya. Sementara itu, pembangunan turunan IKN, seperti jaringan rel kereta api, masih belum bisa dibahas secara mendetail mengingat keterbatasan anggaran yang ada.