Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kebijakan kontroversial berupa peningkatan gaji hakim sebagai upaya memperkuat integritas peradilan. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di kalangan praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik. Nilai anggaran yang diusulkan mencapai Rp12 triliun memantik perdebatan tentang efektivitas solusi finansial untuk masalah sistemik di lembaga peradilan.

Berikut beberapa aspek kritis yang perlu dipertimbangkan:

• Korelasi Gaji dan Integritas: Data menunjukkan bahwa kasus suap justru sering melibatkan hakim tingkat banding dan kasasi yang telah menerima gaji relatif tinggi. Contoh nyata adalah penangkapan Ketua PN Jakarta Selatan terkait kasus suap CPO senilai Rp60 miliar.

• Sistem Pengawasan: Pembenahan sistem pengawasan internal di Mahkamah Agung dan pemberdayaan Komisi Yudisial dinilai lebih krusial daripada sekadar insentif finansial. Mekanisme seperti:

• Audit kinerja berkala
• Pelacakan aset hakim

• Transparansi proses pengambilan putusan

• Reformasi Holistik: Pakar hukum menyarankan pendekatan multidimensi yang mencakup:

• Penyempurnaan sistem rekrutmen hakim
• Pendidikan etik berkelanjutan
• Perlindungan terhadap intervensi politik
• Penguatan sistem pelaporan pelanggaran

Tantangan Implementasi kebijakan ini terletak pada:

• Akuntabilitas Anggaran: Rp12 triliun merupakan investasi besar yang memerlukan mekanisme pengawasan khusus untuk memastikan dampaknya terhadap kualitas putusan.

• Indikator Keberhasilan: Parameter seperti penurunan angka judicial review, berkurangnya laporan intervensi kasus, dan peningkatan kepuasan pencari keadilan perlu ditetapkan sebagai tolok ukur.

Perspektif Historis menunjukkan bahwa kenaikan gaji tanpa reformasi sistemik pada 2009 tidak signifikan mengurangi praktik suap. Kasus-kasus besar justru muncul pasca kenaikan tunjangan hakim pada periode tersebut.

Aspek Sosiologis mengungkap bahwa budaya 'fee for service' telah mengakar di beberapa lingkungan peradilan. Perubahan memerlukan intervensi budaya organisasi melalui:

• Rotasi hakim antar wilayah
• Sistem pengadilan elektronik terintegrasi
• Standardisasi pertimbangan hukum

Dilema Kebijakan ini mencerminkan paradoks reformasi peradilan: antara kebutuhan kesejahteraan aparat dan tuntutan perubahan sistemik yang lebih dalam. Kebijakan finansial mungkin diperlukan, tetapi tidak cukup sebagai solusi tunggal untuk membangun peradilan yang benar-benar independen dan berintegritas.