Gubernur Dedi Mulyadi Soroti Peran PT Jaswita dalam Bencana Banjir Bogor: Evaluasi dan Tindakan Tegas Diperlukan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menyoroti peran sejumlah pihak, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, PT Jaswita, terkait bencana banjir besar yang melanda wilayah Puncak, Bogor. Pernyataan kontroversial ini muncul menyusul investigasi awal yang mengindikasikan alih fungsi lahan menjadi salah satu faktor penyebab bencana tersebut. Dedi Mulyadi secara tegas menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek pembangunan di kawasan Puncak, terutama yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana alam.

Direktur PT Jaswita Jabar, Wahyu Nugroho, menanggapi pernyataan Gubernur tersebut. Wahyu menjelaskan bahwa objek wisata yang dimaksud, Wisata Hibisc Fantasy, dikelola oleh anak perusahaan PT Jaswita Jabar, yaitu Jaswita Lestari Jaya (JLJ), yang berkolaborasi dengan mitra dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Wahyu menekankan bahwa PT Jaswita Jabar telah memberikan peringatan kepada JLJ untuk senantiasa mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, khususnya terkait perizinan dan dampak lingkungan, sejak munculnya polemik seputar pembangunan Wisata Hibisc Fantasy pada tahun 2024. Peringatan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Lebih lanjut, Wahyu menegaskan komitmen PT Jaswita Jabar untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Dedi Mulyadi. Pihaknya akan melakukan evaluasi internal dan memastikan anak perusahaannya, JLJ, sepenuhnya patuh pada regulasi yang berlaku. Komitmen ini menunjukkan keseriusan PT Jaswita Jabar dalam menanggapi kritik dan memastikan operasional bisnisnya selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima Gubernur Dedi Mulyadi dari Bupati Bogor, Rudy Sismanto, salah satu penyebab penyumbatan aliran sungai yang memperparah banjir adalah runtuhnya bagian dari infrastruktur wisata di kawasan tersebut. Informasi ini semakin memperkuat dugaan adanya kaitan antara alih fungsi lahan dan peningkatan risiko bencana. Gubernur Dedi Mulyadi yang juga merupakan politikus Partai Gerindra, menyatakan akan melakukan inspeksi langsung ke lokasi bencana bersama Menteri Lingkungan Hidup untuk menyelidiki lebih lanjut dan menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Gubernur menegaskan kembali komitmennya untuk memprioritaskan keselamatan warga di atas segala kepentingan lain. Beliau menekankan pentingnya evaluasi yang objektif dan tegas terhadap proyek-proyek yang berpotensi menimbulkan ancaman bagi keselamatan masyarakat, terlepas dari latar belakang pemilik atau pengelola proyek tersebut. Hasil inspeksi bersama Menteri Lingkungan Hidup tersebut akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan terkait sanksi atau tindakan korektif yang perlu diterapkan bagi pihak-pihak yang terbukti melanggar peraturan dan berkontribusi terhadap bencana banjir yang terjadi.

Berikut poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Banjir besar di Puncak, Bogor, dipicu oleh beberapa faktor, termasuk alih fungsi lahan.
• Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti peran PT Jaswita dalam proyek wisata yang diduga berkontribusi pada bencana.
• PT Jaswita Jabar menyatakan telah memperingatkan anak perusahaannya, JLJ, untuk mematuhi peraturan.
• Investigasi bersama Menteri Lingkungan Hidup akan dilakukan untuk menentukan tindakan selanjutnya.
• Gubernur Dedi Mulyadi memprioritaskan keselamatan warga di atas kepentingan ekonomi.

Kesimpulannya, kasus ini menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan. Tindakan tegas dan evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.