Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengoptimalkan berbagai fasilitas pelatihan untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kolaborasi strategis ini dituangkan dalam nota kesepahaman antara Kemnaker dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditandatangani pada pertengahan April 2025 di Jakarta.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kesiapan penuh kementeriannya dalam menyukseskan program prioritas nasional ini. "Kami memiliki infrastruktur pelatihan seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas serta Balai Latihan Kerja Komunitas yang dapat disinergikan dengan kebutuhan program," jelasnya. Fasilitas tersebut akan difungsikan sebagai pusat pengembangan kompetensi bagi tenaga kerja yang terlibat dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Implementasi program ini melibatkan beberapa komponen penting: - Penyediaan tenaga profesional (kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan) - Pelibatan tenaga harian untuk operasional dapur - Pembentukan rantai pasok bahan pangan lokal - Pengembangan wirausaha baru di sektor pangan

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan skala besar program ini dengan target 30.000 SPPG di seluruh Indonesia. "Setiap unit SPPG membutuhkan sekitar 50 tenaga kerja, sehingga total penyerapan tenaga kerja langsung diperkirakan mencapai 1,5 juta orang," paparnya. Hingga April 2025, tercatat 1.072 SPPG telah beroperasi dengan melibatkan lebih dari 3.200 tenaga profesional.

Dampak sosial program ini cukup signifikan, terutama bagi kelompok perempuan usia produktif. "Banyak ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak bekerja kini memiliki penghasilan tetap sekitar Rp2 juta per bulan," tambah Dadan. Selain itu, program ini telah memicu tumbuhnya 15 usaha baru di sektor penyediaan bahan pangan dan pengolahan limbah dapur.