PDIP Dukung Kebijakan Larangan Air Kemasan Kecil di Bali sebagai Langkah Pengurangan Sampah Plastik
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster, yang melarang peredaran air minum dalam kemasan di bawah satu liter di wilayah Bali. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya nyata dalam mengurangi timbunan sampah plastik sekali pakai yang selama ini menjadi masalah serius di Pulau Dewata.
Putra menegaskan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait pengelolaan sampah berkelanjutan. "Pemprov Bali sedang berupaya menekan produksi sampah plastik dari hulu dengan membatasi kemasan sekali pakai. Ini adalah langkah strategis untuk mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)," ujarnya dalam keterangan pers pada Selasa (15/5/2025).
Berikut beberapa poin penting yang disampaikan Putra Nababan: - Dukungan untuk Inovasi Kemasan: Kementerian Perindustrian seharusnya mendorong pengembangan kemasan alternatif yang ramah lingkungan, seperti biodegradable atau reusable. - Kritik terhadap Kemenperin: Putra menyayangkan rencana Kemenperin untuk memanggil Gubernur Koster, yang dinilai kurang koordinasi sebelum menerbitkan kebijakan. - Tujuan Kebijakan: Kebijakan ini tidak hanya mengurangi sampah plastik, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat dan wisatawan akan pentingnya menjaga lingkungan. - Extended Producer Responsibility (EPR): Produsen harus bertanggung jawab atas siklus hidup produknya, termasuk tahap pasca konsumsi.
Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, sebelumnya menyatakan akan mengundang Gubernur Koster dan pelaku industri AMDK di Bali untuk membahas Surat Edaran tersebut. "Koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting sebelum menerbitkan kebijakan yang berdampak pada industri," tegas Faisol dalam keterangan tertulis pada Jumat (11/4).
Putra menambahkan, pendekatan inklusif antara pemerintah, industri, dan masyarakat diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. "Solusi berbasis kolaborasi akan lebih efektif daripada sekadar mempertentangkan kebijakan," pungkasnya.