Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung guna mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda ibu kota. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa program strategis ini akan tetap dijalankan meski belum memberikan detail lebih lanjut mengenai pendekatan yang akan digunakan.

"Normalisasi Ciliwung akan kami lanjutkan. Poin utamanya adalah proyek ini harus berjalan demi kepentingan bersama," tegas Pramono dalam keterangannya. Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat proses yang sempat terhambat.

Berikut beberapa langkah yang sedang dipersiapkan: - Penetapan lokasi (penlok) untuk pembebasan lahan. - Penyelesaian proses relokasi warga yang terdampak. - Pengerjaan fisik pelebaran sungai oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Proyek yang dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo ini masih menyisakan pekerjaan besar. Data terbaru menunjukkan bahwa dari total 33,69 kilometer aliran sungai yang direncanakan untuk dinormalisasi, baru 17,17 kilometer yang berhasil diselesaikan. Sisanya, sepanjang 16,52 kilometer, masih terkendala pembebasan lahan dan penolakan warga.

Pendekatan Berbeda di Setiap Era

• Era Joko Widodo: Normalisasi dilakukan dengan pendekatan humanis, termasuk dialog langsung dengan warga bantaran sungai seperti di Kampung Pulo. Meski demikian, hanya sekitar 45% proyek yang berhasil diselesaikan.
• Era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): Pendekatan lebih tegas dengan melibatkan aparat keamanan, termasuk TNI, untuk membersihkan bantaran sungai dari bangunan liar. Ahok menargetkan proyek selesai pada 2016, namun hal itu tidak tercapai.

Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Sumber Daya Air Jakarta, Roedito Setiawan, mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah penolakan masyarakat terhadap pembebasan lahan. "Kami berupaya menyelesaikan ini dengan cara yang baik, namun kepentingan publik tetap menjadi prioritas," ujarnya.