Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengambil langkah strategis untuk meningkatkan pemerataan layanan kesehatan gigi dengan memperluas kuota pendidikan dokter gigi dan mengoptimalkan distribusi tenaga medis ke daerah tertinggal. Kebijakan ini merupakan respons atas tingginya prevalensi masalah kesehatan gigi dan mulut yang terungkap melalui berbagai program pemeriksaan kesehatan masyarakat.

Menurut data terbaru, sekitar 73,2% puskesmas di Indonesia telah memiliki tenaga dokter gigi, sementara 26,8% lainnya masih kekurangan fasilitas ini. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes menyatakan bahwa ketimpangan ini terutama terjadi di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Beberapa inisiatif konkret yang sedang dijalankan meliputi: - Penambahan jumlah fakultas kedokteran gigi dari 32 menjadi 38 institusi - Peningkatan kuota mahasiswa kedokteran gigi secara nasional - Program penugasan khusus bagi lulusan dokter gigi ke daerah-daerah prioritas - Penyediaan fasilitas internship untuk memperkuat kompetensi praktik

Permasalahan kesehatan gigi yang paling umum ditemukan mencakup: 1. Karies gigi (gigi berlubang) 2. Penyakit periodontal (infeksi gusi) 3. Maloklusi (gigi tidak tumbuh sempurna) 4. Trauma dentofasial (gigi patah) 5. Efek samping pengobatan sistemik

Ahli kesehatan memperingatkan bahwa gangguan gigi yang tidak ditangani secara tepat dapat berkembang menjadi komplikasi serius seperti sepsis, endokarditis, dan gangguan neurologis. Untuk mencegah hal tersebut, masyarakat disarankan melakukan: - Pemeriksaan rutin setiap 3-4 bulan - Kebersihan gigi optimal dengan teknik menyikat yang benar - Pola makan rendah gula dan tinggi nutrisi

Tantangan utama yang masih dihadapi mencakup keterbatasan alat kedokteran gigi di fasilitas kesehatan tingkat primer dan distribusi tenaga profesional yang belum merata. Kemenkes berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem distribusi SDM kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan calon dokter gigi.