Maluku – Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya memastikan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, baru-baru ini menggelar pertemuan dengan perwakilan Himpunan Pengusaha Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Area Papua-Maluku guna membahas strategi distribusi yang lebih efektif.

Dalam pertemuan tersebut, Lewerissa menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan BBM satu harga. "Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di pelosok Maluku, termasuk di tingkat kecamatan dan desa, tidak lagi mengalami ketimpangan harga," ujarnya. Ia juga mengungkapkan bahwa masih ditemui ketidaksesuaian harga BBM di beberapa daerah terpencil, yang kerap kali lebih mahal dibandingkan harga di kota-kota besar seperti Ambon.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam distribusi BBM di Maluku meliputi:

• Kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau, menyebabkan rantai pasok menjadi panjang dan biaya logistik tinggi.
• Keterbatasan infrastruktur transportasi, terutama kapal dengan kapasitas yang sesuai untuk mendistribusikan BBM dalam jumlah kecil ke pulau-pulau terpencil.
• Faktor cuaca dan gelombang laut yang kerap menghambat proses pengiriman.

Selain itu, Gubernur Lewerissa juga telah mengajukan permohonan resmi kepada Pertamina untuk menambah kuota minyak tanah di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). "MBD merupakan salah satu wilayah prioritas karena letaknya yang strategis sebagai daerah kepulauan terluar," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Hiswana Migas Papua-Maluku, Ongen Lekenila, mengakui bahwa tantangan distribusi BBM di Maluku memang kompleks. "Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dan Pertamina guna mencari solusi terbaik, termasuk menyesuaikan moda transportasi dengan kebutuhan pasokan," ujar Ongen. Ia menambahkan, sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah sangat penting untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat.