Jakarta — Mafirion, anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB, mendesak pemerintah untuk mengutamakan pendekatan dialogis berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani eskalasi kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Pernyataan ini disampaikan menyusul insiden terbaru di Yahukimo, Papua Pegunungan, di mana belasan pendulang emas menjadi korban serangan berdarah.

Menurut Mafirion, konflik berkepanjangan di Papua telah menguras energi masyarakat setempat, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakstabilan keamanan. "Pendekatan dialogis mungkin memakan waktu, tetapi ini adalah jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan," tegasnya. Ia mengingatkan keberhasilan dialog damai di Aceh pada masa pemerintahan Gus Dur sebagai contoh nyata yang dapat diadopsi untuk Papua.

Berikut adalah beberapa poin kunci yang disoroti oleh Mafirion: - Pentingnya dialog inklusif melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat dan aktivis HAM. - Pelajaran dari Aceh yang menunjukkan bahwa solusi nonmiliter dapat membawa perdamaian abadi. - Dampak konflik terhadap warga sipil, termasuk ancaman terus-menerus terhadap nyawa dan harta benda.

Di sisi lain, Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku kekerasan. "Kami tidak akan mentolerir aksi keji terhadap warga sipil," ujarnya. Tragedi Yahukimo, yang dilakukan oleh kelompok bersenjata dengan motif politik, semakin mempertegas urgensi penyelesaian konflik secara holistik.