Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia sebagai langkah strategis meminimalisir praktik korupsi di lembaga peradilan. Dalam beberapa kesempatan, ia menyatakan bahwa peningkatan gaji hakim bertujuan menciptakan integritas yang lebih tinggi dalam penegakan hukum.

Berikut beberapa poin penting rencana tersebut: - Alasan Kenaikan Gaji: Prabowo menilai bahwa penghasilan yang layak akan mengurangi godaan hakim untuk menerima suap, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang sering melibatkan permainan di tingkat banding atau peninjauan kembali. - Sumber Anggaran: Dana untuk kenaikan gaji hakim akan diambil dari efisiensi anggaran negara, termasuk penghematan pada perjalanan dinas luar negeri. Menurut perhitungan awal, dibutuhkan sekitar Rp12 triliun hingga Rp20 triliun untuk merealisasikan rencana ini. - Dasar Kebijakan: Kebijakan ini bukan tanpa precedent. Prabowo mengacu pada praktik di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, di mana hakim menerima gaji tinggi serta jaminan karir seumur hidup untuk memastikan independensi mereka.

Selain itu, rencana ini sejalan dengan janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2024. Ia meyakini bahwa dengan memberikan gaji yang signifikan, hakim akan lebih fokus pada tugasnya tanpa terdistraksi oleh kepentingan finansial. "Hakim adalah ujung tombak penegakan hukum. Jika mereka sejahtera, integritas sistem peradilan kita akan lebih terjaga," ujar Prabowo dalam sebuah forum diskusi publik.