Pemerintah Singapura secara resmi membubarkan parlemen pada Selasa (15/4) sebagai langkah persiapan menuju pemilihan umum nasional yang dijadwalkan pada 3 Mei mendatang. Keputusan ini menandai dimulainya proses demokrasi di negara kota tersebut, dengan Perdana Menteri Lawrence Wong menghadapi ujian pertama dalam memimpin negara sejak menggantikan Lee Hsien Loong tahun lalu.

Proses pembubaran parlemen dilakukan atas perintah Presiden Tharman Shanmugaratnam berdasarkan rekomendasi PM Wong. Dalam pengumuman resmi, pemerintah menyatakan bahwa hari pencalonan calon legislatif akan dilaksanakan pada 23 April, sementara pemungutan suara ditetapkan pada 3 Mei 2025. Pemilu kali ini akan memperebutkan 97 kursi parlemen, mengalami penambahan empat kursi dibanding periode sebelumnya.

Berikut beberapa poin penting terkait pemilu Singapura 2025:

• Sistem pemungutan suara blok tetap menjadi metode utama, yang dikritik berbagai pihak karena dianggap menguntungkan Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa sejak 1959
• Partai Buruh sebagai oposisi utama berusaha membangun kesuksesan mereka di pemilu 2020 dimana mereka meraih 10 kursi
• Beberapa partai oposisi kecil juga diprediksi akan turut serta dalam kontestasi kali ini

Pemilu ini berlangsung dalam situasi ekonomi global yang tidak stabil, terutama akibat kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Meskipun tarif yang dikenakan AS terhadap Singapura relatif rendah (10%), negara ini tetap rentan terhadap gejolak ekonomi internasional mengingat ketergantungannya yang besar pada perdagangan global.