Bali – Seorang warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat menimbulkan kericuhan di sebuah klinik di Pecatu, Bali, memicu sorotan tajam terhadap sistem pengawasan imigrasi dan penanganan kasus narkotika di Indonesia. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas koordinasi antarinstansi dalam menangani pelanggaran yang melibatkan warga asing.

Menurut laporan, WNA berinisial MM (27) diketahui mengamuk dan merusak fasilitas di Klinik Nusa Medika pada Senin (14/4/2025). Meski hasil tes urine menunjukkan bahwa ia positif mengonsumsi THC dan kokain, pihak berwajib tidak menahan pelaku dengan alasan tidak ditemukan barang bukti. Hal ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang menilai bahwa penanganan kasus ini mencerminkan kelemahan dalam penegakan hukum.

Berikut beberapa poin penting yang mengemuka dalam kasus ini:

• Ketidakkonsistenan penanganan kasus narkoba: Pelaku dibebaskan meski terbukti mengonsumsi narkotika, sementara hukum Indonesia seharusnya berlaku tegas tanpa pandang bulu.
• Lemahnya pengawasan terhadap warga asing: MM diketahui masuk ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA) dan tinggal di Uluwatu sebelum kejadian. Tidak adanya pengawasan ketat selama masa tinggalnya dianggap sebagai celah keamanan.
• Dampak terhadap fasilitas kesehatan: Insiden ini mengganggu kenyamanan pasien dan staf klinik, sekaligus mempertanyakan perlindungan terhadap fasilitas publik.

Pihak berwenang akhirnya mendeportasi pelaku pada Selasa (15/4/2025), namun langkah ini dinilai sebagai respons yang terlambat. Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pelaku telah dipulangkan ke negaranya tanpa melalui proses hukum lebih lanjut. Kritik pun bermunculan, terutama terkait transparansi dan ketegasan dalam menangani pelanggaran yang melibatkan WNA.

Kasus ini juga menyoroti potensi Bali sebagai daerah rawan penyalahgunaan narkotika dan pelarian pelaku kejahatan asing. Beberapa pihak mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan imigrasi serta peningkatan koordinasi antara kepolisian, imigrasi, dan instansi kesehatan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.