Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggenjot pelaksanaan proyek normalisasi Sungai Ciliwung sebagai upaya strategis mengurangi risiko banjir di Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan telah melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah kementerian terkait untuk memastikan kelancaran proyek yang sempat terhambat ini.

Dalam keterangannya di Balai Kota Jakarta, Pramono mengungkapkan bahwa proses penetapan lokasi dan pembebasan lahan menjadi fokus utama saat ini. "Kami telah mempersiapkan segala kebutuhan administratif dan teknis. Dinas Sumber Daya Air telah menyusun langkah-langkah percepatan, termasuk penyelesaian pembebasan lahan yang menjadi kendala utama," tegasnya.

Proyek yang telah berjalan sejak era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo ini menghadapi beberapa tantangan kompleks:

• Penolakan warga: Masyarakat yang bermukim di bantaran sungai masih menjadi pihak yang paling terdampak
• Proses relokasi: Penyelesaian relokasi warga belum tuntas di beberapa titik
• Pembebasan lahan: Sekitar 16,52 kilometer dari total 33,69 kilometer rencana normalisasi masih terkendala status kepemilikan tanah

Meski tidak merinci perubahan pendekatan yang akan dilakukan, Pramono menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan proyek ini. "Yang penting normalisasi harus berjalan, apapun metodenya," ujarnya singkat. Proyek kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tampung sungai dan mengurangi genangan air saat musim hujan.