Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan belum menerima informasi resmi terkait rencana penggunaan Pangkalan Udara (Lanud) Manuhua di Biak, Papua, sebagai markas pesawat militer Rusia. Pernyataan ini disampaikan oleh Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan, menanggapi laporan media asing yang menyebutkan adanya kesepakatan antara Indonesia dan Rusia.

Frega menegaskan bahwa Kemenhan belum memantau atau menerima konfirmasi resmi terkait isu tersebut. "Hingga saat ini, kami belum memonitor adanya pembahasan atau kesepakatan khusus mengenai penggunaan Lanud Manuhua oleh militer Rusia," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu pada Februari 2025 lebih berfokus pada penguatan kerja sama pertahanan bilateral.

Berikut beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut: - Peningkatan kerja sama teknologi militer antara Indonesia dan Rusia. - Pembentukan forum konsultasi untuk koordinasi rencana kerja sama militer tahun 2025. - Rencana kunjungan delegasi Kemenhan ke Rusia guna membahas kolaborasi pertahanan untuk tahun 2026.

Frega juga mengutip pernyataan Menhan Sjafrie yang menyatakan apresiasi atas dukungan Rusia dalam memperkuat kerja sama pertahanan. "Kami berkomitmen untuk mengeksplorasi peluang baru dalam kolaborasi teknologi militer demi stabilitas keamanan regional dan global," kata Sjafrie dalam keterangan resmi Kemenhan.

Sementara itu, laporan media asing menyebutkan bahwa Rusia mengajukan permintaan untuk menggunakan Lanud Manuhua sebagai pangkalan pesawat jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS). Lanud ini berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo, yang menjadi salah satu bandara strategis di Papua. Namun, Kemenhan menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi terkait hal tersebut.