Ancaman Deportasi Massal: Kebijakan Imigrasi Trump Potensial Singkirkan 240.000 Warga Ukraina di AS

Rencana pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mencabut status perlindungan bagi sekitar 240.000 warga Ukraina yang mencari suaka di Amerika Serikat telah menimbulkan gelombang keprihatinan dan ketidakpastian. Langkah kontroversial ini, yang dijadwalkan mulai berlaku secepatnya April 2025, menandai perubahan drastis dari kebijakan imigrasi yang lebih lunak di bawah pemerintahan sebelumnya. Keputusan ini berpotensi memaksa puluhan ribu warga Ukraina untuk menghadapi proses deportasi, sebuah tindakan yang dianggap oleh banyak pihak sebagai sebuah kemunduran kemanusiaan.

Informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya menunjukkan bahwa pencabutan status perlindungan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas oleh pemerintahan Trump untuk membatasi akses imigrasi. Sumber tersebut mengungkap bahwa pemerintahan Trump berencana untuk mencabut status hukum lebih dari 1,8 juta migran yang masuk ke AS di bawah program pembebasan bersyarat kemanusiaan sementara yang diluncurkan di bawah pemerintahan Biden. Langkah ini tidak hanya berdampak pada warga Ukraina, tetapi juga diperkirakan akan mempengaruhi sekitar 530.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela. Pemerintah berencana mencabut pembebasan bersyarat mereka secepatnya bulan ini. Para migran yang terkena dampak kebijakan ini dapat menghadapi proses deportasi yang dipercepat, tanpa kesempatan untuk mengajukan permohonan perlindungan.

Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan ini telah menyebabkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan para pengungsi Ukraina. Salah satu contohnya adalah keluarga Avetisian yang terdiri dari Liana, suaminya, dan putri mereka yang berusia 14 tahun. Setelah melarikan diri dari Kyiv pada Mei 2023 dan menetap di DeWitt, Iowa, mereka kini menghadapi ancaman deportasi karena masa pembebasan bersyarat dan izin kerja mereka akan berakhir pada Mei 2025. Mereka telah menghabiskan sekitar USD 4.000 untuk biaya pendaftaran guna memperbarui pembebasan bersyarat dan mencoba mengajukan program lain, namun masa depan mereka masih belum jelas. Ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan telah melanda keluarga ini, dan menggambarkan situasi yang dihadapi oleh ribuan warga Ukraina lainnya.

Meskipun Departemen Keamanan Dalam Negeri AS belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana ini, perintah eksekutif Trump yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari telah memerintahkan Departemen tersebut untuk menghentikan semua program yang terkait dengan perlindungan era Biden. Sementara itu, Gedung Putih dan Kedutaan Besar Ukraina belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar mengenai rencana tersebut. Keheningan dari pihak berwenang semakin memperkuat kecemasan dan keprihatinan di kalangan komunitas Ukraina di AS.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen AS terhadap perlindungan pengungsi dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Pengambilan keputusan yang mendadak dan kurang transparan ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak luas yang akan ditimbulkan pada kehidupan para pengungsi dan stabilitas komunitas imigran di AS. Perkembangan selanjutnya terkait rencana ini akan terus dipantau dan dilaporkan.

• Catatan: Informasi ini didasarkan pada laporan dari berbagai sumber dan mungkin akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan situasi.