Samarinda – Aksi unjuk rasa digelar oleh puluhan warga Desa Muara Kate, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa (15/4/2025). Demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas lambannya penyelesaian kasus kematian Rusel, seorang tokoh adat setempat, yang diduga memiliki kaitan dengan operasi pertambangan di wilayah tersebut.

Massa aksi menegaskan bahwa kematian Rusel bukanlah insiden biasa, melainkan diduga sebagai tindak pidana pembunuhan berencana. Sudah lebih dari 150 hari berlalu, namun proses hukum terkait kasus ini dinilai tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Warga menuntut kejelasan mengenai pelaku serta pertanggungjawaban dari perusahaan tambang yang diindikasikan terlibat.

• Erika, salah satu peserta aksi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah provinsi yang dinilai lamban dalam mengambil tindakan tegas. Ia juga menyoroti penggunaan jalan negara oleh perusahaan tambang untuk aktivitas pengangkutan batu bara (hauling), yang menyebabkan kerusakan parah dan memicu sejumlah kecelakaan lalu lintas.
• Wartalinus, juru bicara masyarakat Muara Kate, mengaku adanya upaya pendekatan dari oknum aparat kepolisian yang lebih fokus pada kelancaran operasi tambang daripada penyelidikan kasus pembunuhan.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, merespons aksi tersebut dengan turun langsung menemui para demonstran. Ia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan akan menindak tegas perusahaan tambang yang melanggar peraturan. Rudi juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kapolda Kaltim dan tidak menutup kemungkinan melibatkan Kapolri jika diperlukan.

Selain itu, Gubernur Rudi menekankan bahwa penggunaan jalan umum oleh perusahaan tambang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Ia menginstruksikan penghentian sementara aktivitas perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Rudi menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama pemerintah provinsi.