Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah memberikan klarifikasi resmi kepada Pemerintah Australia terkait isu pemanfaatan Pangkalan Udara Manuhua di Biak, Papua, oleh militer Rusia. Menurut penjelasan resmi, tidak ada permintaan atau rencana dari Federasi Rusia untuk menggunakan fasilitas tersebut sebagai pangkalan militer.

Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemhan, mengonfirmasi bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin telah berkomunikasi langsung dengan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles. Dalam dialog tersebut, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa isu tersebut tidak memiliki dasar kebenaran. "Tidak pernah ada permintaan resmi dari Rusia terkait penggunaan Lanud Manuhua," ujar Frega.

Isu ini pertama kali muncul setelah media internasional Janes melaporkan bahwa Rusia tertarik untuk menempatkan pesawat tempur jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS) di pangkalan udara tersebut. Laporan tersebut diduga berasal dari pertemuan antara pejabat Kemhan Indonesia dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025. Namun, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut atau kesepakatan yang mengarah pada realisasi rencana tersebut.

Beberapa poin penting yang perlu dicatat: - Klarifikasi Resmi: Pemerintah Indonesia secara tegas membantah adanya rencana pangkalan militer Rusia di Papua. - Reaksi Australia: Pemerintah Australia telah menerima penjelasan resmi dari Indonesia dan menyatakan kepuasannya atas transparansi yang diberikan. - Dampak Geopolitik: Anggota DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mengingatkan bahwa kehadiran pangkalan militer asing dapat memicu ketegangan geopolitik dan bertentangan dengan prinsip konstitusi Indonesia.

Isu ini sempat menjadi perdebatan di sejumlah media internasional, termasuk ABC Australia, The Guardian, dan Reuters. Namun, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan kekuatan global.