Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kesiapannya memberikan insentif bagi pengembangan kendaraan hidrogen, namun dengan syarat adanya komitmen investasi terlebih dahulu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menunggu proposal konkret dari para investor yang berminat menggarap potensi hidrogen sebagai bahan bakar alternatif di Tanah Air.

Dalam acara Global Hydrogen Ecosystem 2025 Summit & Exhibition di Jakarta, Bahlil mengungkapkan bahwa mekanisme pemberian insentif akan mengikuti pola yang pernah diterapkan pada kendaraan listrik. "Prinsipnya mirip dengan insentif untuk kendaraan listrik. Ketika Hyundai berinvestasi membangun pabrik di Karawang, pemerintah memberikan dukungan. Nanti untuk hidrogen pun akan seperti itu," jelas mantan Menteri Investasi ini.

Beberapa poin penting yang disampaikan Bahlil:

• Regulasi sementara menggunakan aturan kendaraan listrik karena belum ada payung hukum khusus untuk kendaraan hidrogen
• Potensi pengurangan impor BBM hingga 900-1.000 barel per hari jika hidrogen dikembangkan secara masif
• Sumber hidrogen melimpah dari batu bara, gas, dan air yang bisa dimanfaatkan
• Alternatif bahan bakar lain seperti B40 dan baterai listrik juga sedang dikembangkan

"Kami sedang mengevaluasi variabel apa saja yang perlu disiapkan pemerintah untuk membuat investasi di sektor hidrogen ini menjadi viable," tambah Bahlil. Pemerintah menekankan bahwa pengembangan ekosistem kendaraan hidrogen harus melalui tahapan yang terukur, dimulai dari komitmen investor, kemudian disusul dengan dukungan regulasi dan insentif dari pemerintah.