Legislator Serukan Pemberantasan Sindikat Uang Palsu untuk Lindungi Masyarakat Rentan

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Abdullah, mengemukakan keprihatinan mendalam terkait maraknya peredaran uang palsu di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kejahatan ini tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga berdampak signifikan terhadap masyarakat menengah ke bawah. "Kasus-kasus terbaru membuktikan bahwa ancaman terhadap perekonomian tidak hanya berasal dari faktor eksternal, melainkan juga dari kejahatan terorganisir di dalam negeri," ujar Abdullah dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta.

Abdullah menekankan bahwa pemalsuan uang merupakan serangan langsung terhadap sistem keuangan negara. Dampaknya meliputi kerugian ekonomi yang besar, penurunan kepercayaan publik terhadap mata uang rupiah, serta gangguan terhadap transaksi sehari-hari masyarakat kecil. "Kelompok yang paling rentan adalah mereka yang masih bergantung pada transaksi tunai, seperti pekerja harian dan karyawan minimarket," tambahnya.

Langkah-Langkah Strategis yang Diperlukan

• Penguatan Penegakan Hukum: Abdullah mendesak aparat penegak hukum untuk meningkatkan koordinasi dan tindakan tegas terhadap sindikat pemalsuan uang.
• Edukasi Publik: Perlunya kampanye masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ciri-ciri uang asli dan langkah-langkah yang harus diambil jika menemukan uang palsu.
• Peningkatan Teknologi Keamanan: Bank Indonesia diminta untuk terus memperbarui fitur keamanan pada uang kertas guna meminimalisir risiko pemalsuan.
• Digitalisasi Pembayaran: Pemerintah perlu mempercepat transisi menuju sistem pembayaran digital yang lebih aman dan terjamin.

Temuan Terkini oleh Aparat Penegak Hukum

Kepolisian bersama Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) baru-baru ini berhasil menggerebek sebuah pabrik uang palsu di Bogor. Operasi ini mengungkap produksi uang palsu senilai Rp2,3 miliar, dengan delapan tersangka yang telah ditetapkan. Temuan ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi dan perlunya tindakan cepat dari semua pihak.

Abdullah menegaskan, "Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Sindikat ini harus dibongkar hingga ke akar-akarnya untuk melindungi masyarakat dari kerugian lebih lanjut."