Pemerintah Indonesia melalui Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) dan Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama akan beroperasi pada 2032. Namun, target ini menuai skeptisisme mengingat kompleksitas dan durasi implementasi proyek semacam ini.

Tantangan Teknis dan Regulasi

• Persiapan Tapak dan Desain: Proses evaluasi tapak dan persetujuan desain oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) memakan waktu 1-3 tahun. Desain reaktor harus memenuhi kriteria proven technology sesuai PP No 43/2006.
• Konstruksi: Pembangunan reaktor konvensional membutuhkan 5-8 tahun, sementara reaktor modular (SMR) yang lebih cepat (3-5 tahun) masih menghadapi kendala regulasi karena belum sepenuhnya teruji.
• Komisioning dan Uji Fungsi: Tahap komisioning dingin dan panas memerlukan 3-12 bulan, diikuti uji kritikalitas dan daya rendah (1-3 bulan) sebelum operasi penuh.

Faktor Ketidakpastian

Selain aspek teknis, beberapa faktor eksternal dapat memperlambat proyek: - Kesiapan infrastruktur pendukung energi nuklir di dalam negeri. - Proses bisnis dan kerja sama bilateral dengan negara pemasok teknologi. - Dinamika ekonomi-politik yang memengaruhi alokasi anggaran dan prioritas kebijakan.

Analisis Kelayakan Waktu

Berdasarkan praktik internasional, proyek PLTN pertama di negara newcomer membutuhkan minimal 8-12 tahun dari perencanaan hingga operasional. Dengan target 2032, Indonesia hanya memiliki sisa waktu 7 tahun, sehingga realistis target ini sulit tercapai tanpa terobosan signifikan dalam percepatan proses. Meski demikian, program PLTN tetap penting untuk diversifikasi energi dan perlu didukung dengan perencanaan matang serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan.