Pemerintah AS Bekukan Aliran Dana Federal ke Harvard Akibat Konflik Kebijakan

Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas dengan membekukan aliran dana hibah federal senilai US$ 2,3 miliar ke Universitas Harvard. Keputusan ini diambil setelah institusi pendidikan ternama tersebut dinilai tidak memenuhi sejumlah permintaan dari Kementerian Pendidikan AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Langkah pembekuan dana ini berawal dari penolakan Harvard terhadap seruan pemerintah untuk mereformasi sistem penerimaan mahasiswa dan melaporkan aktivitas mahasiswa internasional yang terlibat dalam demonstrasi pro-Palestina. Isu ini semakin memanas setelah maraknya aksi protes di berbagai kampus AS menyusul konflik Israel-Palestina pada 2023-2024, yang memicu kekhawatiran tentang meningkatnya antisemitisme di lingkungan akademik.

Dalam pernyataan resminya, juru bicara Gedung Putih Harrison Fields menegaskan bahwa langkah ini bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk:

• Memerangi antisemitisme di lingkungan perguruan tinggi
• Memastikan dana pajak tidak digunakan untuk mendukung diskriminasi rasial
• Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Amerika

Kementerian Pendidikan AS juga mengeluarkan surat teguran yang berisi tuntutan kepada Harvard, antara lain:

1. Mereformasi sistem penerimaan mahasiswa berbasis prestasi murni
2. Mengurangi pengaruh aktivisme di lingkungan kampus
3. Melakukan audit keberagaman pandangan di semua departemen
4. Memperketat seleksi mahasiswa internasional

Menanggapi tekanan ini, Presiden Harvard Alan Garber menyatakan keprihatinannya melalui surat terbuka. Ia menegaskan bahwa intervensi pemerintah berpotensi mengancam kemandirian akademik dan nilai-nilai dasar pendidikan tinggi. Sementara itu, untuk mengatasi dampak finansial, Harvard dikabarkan sedang merencanakan pinjaman senilai US$ 750 juta dari Wall Street.

Kebijakan pembekuan dana ini tidak hanya menyasar Harvard, tetapi juga sejumlah universitas terkemuka lain di AS yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pendidikan pemerintah federal.