Jakarta – Terungkapnya aliran suap senilai Rp 60 miliar dalam kasus ekspor minyak goreng (CPO) mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia. Transaksi gelap ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk hakim, pengacara, dan perwakilan korporasi, dengan tujuan memengaruhi vonis pengadilan.

Menurut keterangan resmi dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, alur penyerahan uang tersebut terstruktur dengan rapi. "Kami sampaikan kronologinya agar publik memahami betapa seriusnya kasus ini," tegas Abdul Qohar dalam konferensi pers di Jakarta Selatan.

Daftar Pihak Terlibat: 1. Ariyanto (AR): Pengacara korporasi terdakwa, kini berstatus tersangka. 2. Marcella Santoso (MS): Rekan pengacara, juga tersangka. 3. Wahyu Gunawan (WG): Panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tersangka. 4. Muhammad Arif Nuryanta (MAN): Hakim, tersangka. 5. Ali Muhtarom (AM): Hakim, tersangka. 6. Muhammad Syafei (MSY): Perwakilan legal Wilmar Group, tersangka terbaru.

Alur Transaksi Suap: - Inisiasi Kontak: WG sebagai panitera menghubungi AR, menyatakan vonis berat bisa dihindari dengan "biaya pengurusan". - Peran Korporasi: MSY dari Wilmar Group menyetujui dana Rp 60 miliar setelah negosiasi di sebuah restoran seafood Kelapa Gading. - Modus Penyerahan: Uang dalam bentuk dolar AS dan Singapura disalurkan melalui parkiran SCBD, lalu ke rumah WG, sebelum akhirnya diterima MAN.

"MAN meminta kenaikan dari Rp 20 miliar menjadi Rp 60 miliar, dengan janji vonis lepas (ontslag)," papar Abdul Qohar. WG sebagai perantara mendapat bagian 50 ribu USD.