Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya tengah mempersiapkan langkah strategis untuk mendukung program nasional pembangunan Sekolah Rakyat. Langkah ini diwujudkan dengan mengidentifikasi lahan yang memenuhi syarat serta merancang rekrutmen tenaga pengajar lokal guna memastikan keberlanjutan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk merealisasikan rencana tersebut. "Kami telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat dan sedang menyiapkan lahan seluas minimal 5 hektare yang dimiliki oleh Pemko," jelas Fairid dalam keterangan pers di Palangka Raya. Selain mengandalkan aset pemerintah, pihaknya juga membuka peluang bagi swasta atau masyarakat yang ingin berkontribusi melalui hibah tanah.

Persiapan Infrastruktur dan SDM

• Inventarisasi Lahan: Bidang Aset Pemko Palangka Raya sedang melakukan pendataan terhadap tanah milik pemerintah yang memenuhi kriteria pembangunan.
• Kriteria Lahan: Lokasi harus memiliki luas minimal 5 hektare dan berada di wilayah strategis untuk menjangkau masyarakat target.
• Keterlibatan Swasta: Pemerintah menyambut baik partisipasi pihak ketiga dalam menyediakan lahan melalui mekanisme kerja sama.

Rekrutmen Guru Lokal

Fairid menambahkan, selain menyiapkan lahan, Pemko juga berfokus pada penyediaan tenaga pendidik. "Kami akan membuka peluang bagi warga lokal, termasuk non-ASN, yang memiliki kompetensi tetapi belum terserap dalam seleksi guru sebelumnya," ujarnya. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Progres Nasional dan Tahap Verifikasi

Program Sekolah Rakyat telah diusulkan oleh empat kabupaten lain di Kalimantan Tengah, yaitu Kapuas, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Katingan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa tahap verifikasi lokasi dan perencanaan anggaran sedang berlangsung. "Target nasional tahun ini adalah 200 sekolah, dan kami berharap seluruh daerah dapat berpartisipasi," tegas Gus Ipul dalam dialog di Kantor Gubernur Kalteng.

Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi untuk memastikan program ini berjalan sesuai rencana, termasuk dalam hal alokasi anggaran dan penyediaan fasilitas pendukung. Dengan demikian, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi bagi pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia.