Paris – Ketegangan diplomatik antara Prancis dan Aljazair mencapai titik didih setelah pemerintah Prancis mengambil langkah tegas dengan mengusir 12 diplomat dan pejabat konsuler Aljazair. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Istana Élysée pada Selasa (15/4), sebagai respons atas tindakan serupa yang dilakukan Aljazair terhadap pejabat Prancis beberapa hari sebelumnya.

Menurut pernyataan resmi dari kantor Presiden Emmanuel Macron, langkah ini merupakan reaksi atas kebijakan Aljazair yang dianggap "tidak proporsional dan merusak hubungan bilateral". Aljazair sebelumnya telah memerintahkan 12 pejabat Prancis untuk meninggalkan wilayahnya dalam waktu 48 jam, menyusul penangkapan tiga warga Aljazair di Prancis yang diduga terlibat dalam kasus penculikan seorang influencer bernama Amir Boukhors pada April 2024.

Eskalasi Ketegangan yang Cepat

• Pemanggilan Duta Besar: Prancis juga memanggil pulang duta besarnya di Aljazair untuk konsultasi mendalam.
• Protes Resmi: Pemerintah Prancis mengecam tindakan Aljazair sebagai "tidak berdasar" dan mendesak agar kedua negara kembali ke meja perundingan.
• Latar Belakang Konflik: Ketegangan ini dipicu oleh dukungan Prancis terhadap kedaulatan Maroko di Sahara Barat, wilayah yang juga diklaim oleh kelompok Polisario Front yang didukung Aljazair.

Dampak pada Hubungan Bilateral

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyebut langkah Aljazair sebagai "pilihan eskalasi" yang justru memperburuk situasi. Padahal, sebelumnya kedua negara sempat berupaya memulihkan hubungan melalui pembicaraan telepon antara Presiden Macron dan Presiden Abdelmadjid Tebboune dua pekan lalu.

Kasus ini semakin rumit setelah Aljazair menahan penulis Prancis-Aljazair, Boualem Sansal, pada November lalu dengan tuduhan pelanggaran keamanan nasional. Insiden terbaru ini semakin memperuncing hubungan yang sudah retak antara kedua negara.