Kebijakan penghapusan kuota impor yang diusung pemerintahan baru memantik perdebatan antara efisiensi pasar dan perlindungan industri domestik. Langkah ini dinilai mampu memutus mata rantai praktik rente, namun di sisi lain berpotensi membahayakan sektor usaha dalam negeri yang belum siap bersaing.

Sistem kuota impor selama ini berfungsi ganda: sebagai alat proteksi industri lokal sekaligus celah bagi praktik ekonomi tidak produktif. Mekanisme pemberian izin impor terbatas kepada pelaku tertentu telah menciptakan distorsi pasar dimana beberapa komoditas pokok seperti: - Daging sapi - Gula - Beras mengalami harga yang secara signifikan lebih tinggi dibanding pasar internasional. Fenomena ini terjadi karena importir pemegang kuota mampu mengendalikan pasokan dan harga di pasar domestik.

Tantangan utama kebijakan baru terletak pada ketidaksiapan infrastruktur pendukung industri lokal. Tanpa langkah paralel berupa: 1. Penyediaan akses teknologi modern 2. Perbaikan sistem logistik nasional 3. Program peningkatan kualitas SDM 4. Skema pendanaan kompetitif

pembukaan pasar tanpa batas justru berisiko mematikan usaha kecil dan menengah. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan tanpa persiapan memadai berujung pada dominasi produk impor berkualitas rendah dengan harga murah.

Reformasi sistem perdagangan perlu mencakup aspek-aspek krusial:

• Transparansi kebijakan: Membangun platform digital terintegrasi untuk monitoring kebutuhan dan distribusi komoditas
• Insentif berbasis kinerja: Bantuan pemerintah yang terukur berdasarkan peningkatan produktivitas
• Harmonisasi regulasi: Penyederhanaan aturan ekspor-impor dengan tetap menjaga kepentingan strategis nasional
• Penguatan lembaga sertifikasi: Meningkatkan kredibilitas produk lokal di pasar global

Efek domino dari kebijakan ini akan menyentuh berbagai lapisan ekonomi, mulai dari petani kecil hingga konsumen akhir. Keseimbangan antara kepentingan berbagai pemangku kepentingan ini menjadi ujian berat bagi perumus kebijakan.