Enam Hasil Pemungutan Suara Ulang Diperkarakan Kembali di Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menangani serangkaian gugatan terkait hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di berbagai daerah pemilihan. Gugatan-gugatan terbaru ini menambah daftar panjang sengketa elektoral yang harus diselesaikan lembaga yudikatif tersebut.
Berikut daerah-daerah yang hasil PSU-nya kini dalam proses hukum:
- Kabupaten Siak: Digugat oleh Irving Kahar Arifin Sugianto pada 26 Maret 2025
- Kabupaten Barito Utara: Diaporkan oleh Gogo Purman Jaya bersama Hendro Nakalelo pada tanggal yang sama
- Kabupaten Pulau Taliabu: Diperkarakan oleh Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi sejak 10 April 2025
- Kabupaten Buru: Menjadi objek gugatan Amus Besan dan Hamsah Buton
- Kabupaten Banggai: Dibawa ke meja hijau oleh Sulianti Murad bersama Samsul Bahri Mang
- Kabupaten Kepulauan Talaud: Dipersoalkan Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo
Selain itu, terdapat permohonan rekapitulasi ulang suara untuk Kabupaten Puncak Jaya yang diajukan Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga. Kasus-kasus ini muncul setelah sebelumnya MK memutuskan 24 daerah wajib menggelar PSU - mencakup satu pemilihan gubernur, 20 pemilihan bupati, dan tiga pemilihan wali kota.
Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menyoroti fenomena ini dengan menekankan perlunya kepastian hukum. "MK harus bersikap tegas dalam memutus sengketa pilkada. Proses hukum yang berlarut-larut hanya akan menciptakan kekosongan kepemimpinan daerah," tegas politikus tersebut saat bertemu awak media di Kantor Bawaslu RI.
Menanggapi perkembangan terbaru, Humas MK Pan Mohamad Faiz menyatakan pihaknya sedang menyiapkan mekanisme persidangan khusus untuk menangani gugatan-gugatan ini. "Kami akan mengumumkan prosedur persidangan setelah semua persiapan matang, demi efektivitas proses hukum," jelas Faiz tanpa merinci jadwal pasti.