Surabaya – Wali Kota Eri Cahyadi bersiap melantik para kepala dinas baru dalam struktur pemerintahan Kota Surabaya yang dinamakan Kabinet Surabaya Berkah. Nama ini mencerminkan visi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Proses seleksi yang ketat telah dilakukan selama Februari hingga Maret 2025 untuk memastikan hanya kandidat terbaik yang memenuhi kriteria kepemimpinan berintegritas, inovatif, dan berkomitmen tinggi yang terpilih.

Kabinet ini dirancang sebagai wujud nyata transformasi birokrasi, dengan fokus pada penyelesaian masalah mendesak seperti banjir dan pengelolaan sampah. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) mendapat mandat untuk mengurangi titik genangan banjir secara signifikan. Pada 2025, targetnya adalah menghilangkan 38 dari 142 titik banjir yang ada. "Setiap kepala dinas harus mampu memberikan rencana konkret, termasuk target penurunan jumlah titik banjir secara terukur," tegas Eri Cahyadi.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ditugaskan untuk menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo sebesar 20%. Strateginya meliputi: - Pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah. - Penerapan teknologi pengolahan sampah di tingkat hulu. - Pengurangan timbulan sampah hingga 300 ton per hari, dari 1.600 ton menjadi 1.300 ton.

Di sektor transportasi, Pemkot Surabaya berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan parkir yang lebih efisien. Inovasi seperti sistem parkir elektronik dan pengawasan berbasis kamera akan diterapkan untuk meminimalisir kebocoran pendapatan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga akan memperkuat pengawasan digital untuk memastikan semua potensi PAD tergarap maksimal.

Setiap kepala dinas wajib menandatangani kontrak kinerja yang memuat target spesifik. Kegagalan mencapai target dapat berujung pada pengunduran diri. "Komitmen ini bersifat mengikat, bahkan jika terjadi pergantian pejabat," jelas Eri. Untuk memastikan transparansi, hasil evaluasi kinerja akan dipublikasikan kepada media sebagai bentuk akuntabilitas publik.