Eskalasi Kekerasan di Papua: Seruan untuk Penegakan HAM dan Perlindungan Warga Sipil

Jakarta – Gelombang kekerasan yang melanda wilayah Papua kembali menorehkan catatan kelam dengan tewasnya belasan warga sipil dalam serangkaian insiden berdarah. Tragedi terbaru terjadi di Yahukimo, Papua Pegunungan, di mana 12 penambang emas ilegal menjadi korban pembantaian oleh kelompok bersenjata. Peristiwa ini memantik seruan mendesak kepada pemerintah untuk memperkuat komitmen perlindungan hak asasi manusia (HAM) di daerah rawan konflik.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap kejahatan kemanusiaan yang terus berulang. "Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan nyawa manusia yang menjadi tanggung jawab konstitusional negara," tegas politisi PDI-P tersebut. Ia menambahkan, keamanan warga sipil di Papua harus menjadi indikator keberhasilan kebijakan keamanan nasional.

Berikut kronologi perkembangan terbaru: - Operasi Evakuasi: Tim gabungan TNI-Polri berhasil mengidentifikasi 12 korban, sementara satu jenazah tertunda evakuasi akibat kondisi cuaca. - Modus Kejahatan: Pelaku dari kelompok bersenjata lokal melakukan pembunuhan sistematis selama tiga hari berturut-turut. - Respons Keamanan: Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 menggelar operasi pengejaran terhadap pelaku dengan melibatkan penguatan pos-pos keamanan.

Brigjen Faizal Ramadhani, pimpinan operasi keamanan, menyatakan bahwa aksi ini merupakan pelanggaran HAM berat. "Setiap tetes darah warga sipil adalah pertanggungjawaban negara. Kami akan gunakan seluruh instrumen hukum untuk mengadili pelaku," tegasnya. Analis keamanan mencatat pola kekerasan terorganisir yang menyasar pekerja informal sebagai bentuk tekanan terhadap otoritas negara.