Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, masih menghadapi tantangan besar akibat minimnya akses infrastruktur. Kondisi jalan yang rusak parah membuat wilayah ini terisolasi, bahkan perjalanan menuju kota terdekat bisa memakan waktu hingga satu bulan. Padahal, sebelumnya hanya membutuhkan waktu satu hari. Camat Kayan Hulu, Setim Ala, menyatakan bahwa masyarakat setempat merasa belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan akibat keterbatasan ini.

Ketergantungan pada produk Malaysia menjadi salah satu dampak nyata dari isolasi ini. Harga bahan pokok di Apokayan melambung tinggi, seperti gula yang mencapai Rp 34.000 per kilogram dan beras seharga Rp 35.000 per kilogram. Akses yang lebih mudah ke Malaysia membuat warga lebih memilih berbelanja di sana, meskipun jalannya juga tidak terawat dengan baik. "Garuda di dadaku, tapi Malaysia di perutku," ujar Setim, menggambarkan ironi yang dialami warga.

Beberapa masalah utama yang dihadapi warga Apokayan meliputi: - Infrastruktur jalan yang rusak parah, menghambat mobilitas dan distribusi barang. - Keterbatasan akses transportasi, baik darat maupun air, yang berisiko tinggi. - Jaringan internet yang tidak memadai, menyulitkan proses pendidikan dan komunikasi. - Ketergantungan ekonomi pada Malaysia, dengan 90% barang di warung berasal dari negara tetangga.

Pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi yang diusulkan. Setim Ala mengungkapkan bahwa pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Apokayan dapat memberikan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur. "Jika menjadi kabupaten, kami bisa membangun sendiri. Sumber daya alam di sini melimpah," tegasnya.

Kunjungan Wakil Gubernur Kalimantan Utara ke Apokayan pada April 2025 sempat memberikan harapan baru. Setim menyambut baik langkah ini dan berharap ada tindak lanjut dari pemerintah pusat untuk memperbaiki kondisi wilayahnya. Namun, tantangan seperti transportasi air yang berbahaya dan minimnya anggaran tetap menjadi penghalang besar.

Tanpa perbaikan signifikan, Apokayan diprediksi akan terus tertinggal. Setim menegaskan bahwa warga sudah lama berjuang untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka. "Kami ingin setidaknya 70% dari fasilitas yang dinikmati masyarakat kota bisa kami dapatkan," harapnya.