Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah mempersiapkan program ambisius untuk membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Proyek nasional ini memerlukan dana sekitar Rp 400 triliun, yang akan bersumber dari berbagai alokasi anggaran, termasuk Dana Desa dan perbankan Himbara.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 telah dikeluarkan sebagai landasan hukum percepatan pembentukan koperasi desa tersebut. Inpres yang ditandatangani pada 27 Maret 2025 ini menjadi pedoman bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menyusun strategi pendanaan dan implementasi program.

Menurut Herbert HO Siagian, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi, beberapa skema pendanaan sedang dikaji untuk mendukung program ini. "Terdapat beberapa sumber pendanaan yang kami eksplorasi, termasuk APBN melalui reformulasi Dana Desa," jelas Herbert dalam keterangan pers di Jakarta. Saat ini, alokasi Dana Desa mencapai Rp 75 triliun per tahun untuk 75.000 desa di Indonesia.

Berikut rincian rencana pendanaan yang sedang dibahas: - Reformulasi Dana Desa dengan kemungkinan peningkatan alokasi - Skema pembiayaan melalui perbankan Himbara - Pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) - Pelibatan lembaga penjamin daerah seperti Jamkrida dan Aspenda

Herbert menambahkan, "Kami sedang mempelajari mekanisme penjaminan yang tepat, apakah untuk kredit melalui unit simpan pinjam koperasi atau untuk pendanaan yang masuk ke koperasi." Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri juga berencana mengeluarkan Surat Edaran khusus untuk memandu pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) bagi pembentukan koperasi ini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa program ini akan dimasukkan dalam pembahasan APBD Perubahan yang biasanya dilaksanakan antara Mei hingga September. "Kami telah menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk memasukkan program koperasi Merah Putih dalam dokumen perencanaan daerah," tegas Tito.