Jakarta – Selama lima tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah berhasil merehabilitasi 84.000 hektare kawasan mangrove. Meski demikian, target jangka panjang masih jauh lebih besar, yakni mencapai 600.000 hektare hingga tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, dalam acara Mobilizing the Mangrove Breakthrough in Indonesia di Jakarta Pusat.

Ristianto mengakui bahwa sektor kehutanan belum menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran pemerintah. "Tahun ini, kami hanya mendapatkan anggaran untuk merehabilitasi 100 hektare mangrove akibat penghematan anggaran," ujarnya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung upaya pelestarian ekosistem mangrove. "Dana Rp 6 miliar sebaiknya dialokasikan untuk pengelolaan mangrove yang berkelanjutan, bukan sekadar penanaman," jelasnya.

Indonesia merupakan rumah bagi 23% mangrove dunia, menjadikannya salah satu negara dengan ekosistem mangrove terluas. Kementerian Kehutanan telah menetapkan strategi rehabilitasi berbasis 3M:

• Mempertahankan 2,6 juta hektare mangrove di dalam kawasan hutan.
• Meningkatkan 120.000 hektare mangrove dengan kondisi sedang hingga jarang.
• Memulihkan lebih dari 300.000 hektare mangrove yang telah hilang.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menambahkan bahwa fokus rehabilitasi tahun ini akan dilakukan di empat provinsi: Kalimantan Utara, Riau, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Selain mencegah abrasi, mangrove juga berperan dalam penyerapan karbon dan peningkatan keanekaragaman hayati. "Ekowisata mangrove dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan," ujar Raja Juli. Ia meyakini bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan mangrove akan mencegah praktik penebangan liar.