Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, menepis anggapan adanya fenomena 'matahari kembar' dalam pemerintahan Indonesia pasca kunjungan sejumlah menteri kabinet ke mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, sistem ketatanegaraan Indonesia secara tegas hanya mengakui satu kepemimpinan nasional.

"Struktur pemerintahan kita sudah sangat jelas diatur dalam konstitusi. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan pemegang mandat resmi rakyat," tegas Adies dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

Adies menegaskan beberapa poin penting:

• Kepastian konstitusional: UUD 1945 secara eksplisit menyatakan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi
• Tradisi silaturahmi: Kegiatan halalbihalal dengan mantan presiden merupakan budaya politik yang wajar
• Klarifikasi istilah: Konsep 'matahari kembar' tidak relevan dengan sistem presidensial Indonesia

Pernyataan ini menanggapi komentar politikus PKS Mardani Ali Sera yang menyoroti kunjungan menteri kabinet ke Jokowi di Solo. Mardani sebelumnya mengingatkan agar tidak menciptakan persepsi dualisme kepemimpinan meski mengakui silaturahmi sebagai tradisi positif.

"Kunjungan ke mantan presiden seperti SBY atau Megawati juga kerap terjadi di periode sebelumnya. Ini murni bagian dari menjaga hubungan baik, bukan indikasi pembagian kekuasaan," tambah Adies yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR tersebut.