Pemerintah Provinsi Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung tengah melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini tidak hanya berfokus pada Bank DKI, tetapi mencakup semua perusahaan daerah yang berada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, evaluasi ini bertujuan untuk menilai kinerja dan tata kelola seluruh BUMD. "Kami sedang mempelajari semua aspek pengelolaan BUMD, termasuk pembukuan dan performa keuangan. Tidak hanya Bank DKI, tetapi semua BUMD lainnya juga dalam pemantauan," jelas Chico dalam keterangannya di Balai Kota Jakarta.

Beberapa poin penting yang menjadi fokus evaluasi meliputi: - Kinerja Keuangan: Identifikasi BUMD yang mengalami kerugian berkelanjutan - Profesionalisme Pengelolaan: Penilaian terhadap sistem manajemen dan operasional - Penempatan Direksi: Evaluasi kompetensi dan independensi jajaran direksi

Chico menegaskan bahwa banyak BUMD yang seharusnya mampu menghasilkan keuntungan justru mengalami kerugian akibat pengelolaan yang tidak profesional. "Kami menemukan beberapa BUMD dengan aset besar namun terus merugi. Ini tidak boleh dibiarkan berlanjut," tegasnya.

Pemprov Jakarta juga menekankan pentingnya penempatan direksi berdasarkan kompetensi, bukan pertimbangan politik. "Tidak boleh ada lagi praktik penempatan direksi sebagai bentuk balas jasa politik. Ini prinsip yang harus kita tegakkan," tambah Chico.

Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung telah mengambil langkah tegas dengan membebastugaskan Direktur IT Bank DKI menyusul keluhan nasabah tentang gangguan transaksi. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov dalam menertibkan pengelolaan BUMD.