Jakarta – Partai Golkar kembali menegaskan bahwa tidak akan terjadi fenomena matahari kembar dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menekankan bahwa konstitusi Indonesia telah mengatur secara jelas tentang hierarki kepemimpinan nasional.

"Sistem pemerintahan kita sudah jelas: ada satu presiden dan satu wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Tidak ada ruang untuk interpretasi lain," tegas Adies dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Rabu (16/4/2025). Ia menambahkan bahwa klaim tentang dualisme kekuasaan sama sekali tidak berdasar, mengingat Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memenangkan pemilu secara demokratis.

Isu matahari kembar mencuat setelah sejumlah menteri kabinet Prabowo melakukan kunjungan ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, dalam rangka silaturahmi Idul Fitri 1446 H. Adies membantah bahwa kunjungan tersebut memiliki muatan politik tertentu. "Ini murni tradisi halal-bihalal. Para menteri juga bertemu dengan mantan presiden lain seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono," jelasnya.

Beberapa menteri yang hadir dalam pertemuan dengan Jokowi antara lain: - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Pascakunjungan, Trenggono dan Budi Gunadi sempat menyebut Jokowi sebagai "bos", yang memicu spekulasi publik. Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, menilai hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. "Silaturahmi itu wajar, tapi harus diingat: Presiden kita sekarang adalah Prabowo Subianto. Tidak boleh ada kesan dualisme," ujar Mardani.

Adies juga menggarisbawahi bahwa Prabowo sebagai pemimpin tertinggi tidak akan terganggu dengan aktivitas para menteri tersebut. "Presiden Prabowo paham betul dinamika politik. Yang penting, kewibawaan institusi kepresidenan tetap terjaga," pungkasnya.