Penggunaan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca untuk acara sepeda Silaturahride, yang melibatkan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menuai kontroversi. Meskipun Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengklaim bahwa jalur tersebut aman dilintasi pesepeda saat acara berlangsung, sejumlah pihak mengkritik keras kebijakan ini.

Dishub Jakarta, melalui Kepala Dinas Syafrin Liputo, menyatakan bahwa JLNT Casablanca aman bagi pesepeda selama acara Silaturahride karena jalur tersebut akan ditutup untuk kendaraan bermotor. Penutupan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan pesepeda selama acara berlangsung. Syafrin menjelaskan bahwa dalam kondisi normal, JLNT Casablanca tidak diperuntukkan bagi sepeda karena hanya memiliki dua lajur tanpa bahu jalan, sehingga berpotensi membahayakan pesepeda akibat senggolan dengan kendaraan roda empat.

Namun, pernyataan Dishub ini tidak meredakan kritik. Koalisi Mobilitas Berkelanjutan, yang terdiri dari beberapa organisasi seperti Bike to Work (B2W) Indonesia, Koalisi Pejalan Kaki, Road Safety Association, dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, menentang keras penggunaan JLNT Casablanca. Mereka berpendapat bahwa tindakan ini melanggar aturan hukum yang berlaku dan merupakan bentuk pelegalan pelanggaran demi kepentingan citra.

Rio Oktaviano, Founder Road Safety Association, menyoroti bahwa JLNT Casablanca jelas-jelas dilarang untuk dilintasi sepeda berdasarkan aturan hukum. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2021, pihaknya telah berjuang untuk mengembalikan fungsi jalan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Rio juga menyebutkan bahwa meskipun pihaknya diundang untuk berdiskusi oleh Dishub Jakarta, pertemuan tersebut dinilai tidak melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan.

Rio mempertanyakan dasar hukum yang digunakan untuk melegalkan penggunaan JLNT Casablanca untuk acara sepeda. Ia mempertanyakan apakah hukum dapat dinegosiasikan dan apakah keamanan dapat dijamin hanya karena pelanggaran dilakukan oleh rombongan yang difasilitasi pemerintah. Ia menilai tindakan ini sebagai simbolisme elitis yang gagal memberikan contoh yang baik.

Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa usulan penggunaan JLNT Casablanca berasal dari komunitas pesepeda, bukan dari inisiatif Gubernur Pramono. Chico menambahkan bahwa rute tersebut masih dalam tahap finalisasi.

Kontroversi ini menyoroti dilema antara penyelenggaraan acara yang melibatkan pesepeda dengan penegakan aturan hukum dan keselamatan pengguna jalan. Perdebatan mengenai penggunaan JLNT Casablanca untuk Silaturahride terus berlanjut, dengan berbagai pihak menyampaikan argumen dan kekhawatiran masing-masing.