Wagub Banten Temukan Pelanggaran HET Minyak Goreng, Ancam Tindak Tegas Pedagang Nakal

Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Rau, Kota Serang, pada Kamis (6/3/2025) untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan. Sidak yang turut melibatkan Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Agun Gunandjar, ini menemukan adanya penyimpangan harga jual minyak goreng Minyak Kita yang dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Dimyati mengungkapkan, temuan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Berdasarkan pantauan di lapangan, harga Minyak Kita di Pasar Rau mencapai Rp 18.000 hingga Rp 19.000 per liter, jauh di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp 15.750 per liter. Kondisi ini memicu protes dari sejumlah konsumen. "Adanya protes konsumen atas penjualan minyak goreng di atas HET menjadi bukti nyata perlunya tindakan tegas terhadap pedagang yang nakal," tegas Dimyati dalam keterangan resminya. Ia pun telah menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut dan memberikan sanksi yang sesuai.

Meskipun secara umum harga bahan pokok lain di Pasar Rau terpantau stabil, temuan pelanggaran HET minyak goreng ini menjadi sorotan utama. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga dan kelangkaan, Dimyati mengumumkan rencana penyelenggaraan operasi pasar murah.

Operasi Pasar Murah Antisipasi Kenaikan Harga dan Kelangkaan

"Operasi pasar murah ini akan dilaksanakan mendekati Idul Fitri untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat," jelas Dimyati. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Banten, Bulog, BUMD PT Agro Banten Mandiri (ABM), dan lembaga terkait lainnya, akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Koordinasi yang intensif dan terintegrasi diharapkan mampu menekan potensi lonjakan harga dan memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga terjangkau.

Sementara itu, Agun Gunandjar dari BAM DPR RI menekankan pentingnya peran DPR dalam mengawal stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. "DPR RI, melalui BAM, senantiasa hadir untuk mewakili aspirasi rakyat. Kami berupaya mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait ketersediaan bahan pokok, stabilitas harga, dan pengendalian inflasi selama bulan Ramadan," ujarnya. Kehadiran berbagai instansi, mulai dari pemerintah daerah provinsi dan kota, BUMN, BUMD, Bank Indonesia, dan Perum Bulog dalam sidak ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil sidak ini, terlihat bahwa pengawasan ketat dan tindakan tegas terhadap pelanggaran HET sangatlah diperlukan. Keberhasilan operasi pasar murah nanti juga akan menjadi indikator efektifitas strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di pasar dan memastikan keterjangkauan bahan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya selama bulan Ramadan.

• Pihak yang terlibat dalam sidak:
  • Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah
  • Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Agun Gunandjar
  • Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten
  • Pemerintah Kabupaten/Kota se-Banten
  • Bulog
  • BUMD PT Agro Banten Mandiri (ABM)
  • Bank Indonesia