Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kembali menegaskan posisinya terkait keberadaan pangkalan militer asing di wilayah kedaulatannya. Penegasan ini sekaligus membantah spekulasi yang beredar mengenai potensi penempatan pesawat jarak jauh Rusia di Biak, Papua.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Rolliansyah Soemirat, secara tegas menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara manapun untuk mendirikan atau memiliki pangkalan militer di tanah air. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap pertanyaan media mengenai isu yang berkembang terkait kerjasama pertahanan dengan Rusia.

Indonesia, dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, membuka diri untuk menerima kunjungan kapal atau pesawat militer asing, namun hanya dalam konteks misi damai. Kunjungan semacam ini harus sejalan dengan kepentingan perdamaian dan stabilitas regional maupun global.

"Indonesia, sebagai negara yang berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, akan menerima dan mengizinkan pesawat atau kapal militer negara lain untuk berkunjung ke Indonesia dalam misi damai," ujar Rolliansyah.

Selain isu pangkalan militer, Rolliansyah juga menyinggung mengenai rencana pembangunan fasilitas peluncuran satelit di Biak, Papua. Ia menjelaskan bahwa rencana ini masih dalam tahap awal pembahasan dan belum ada keputusan final yang diambil.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia juga telah memberikan klarifikasi terkait isu yang sama. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang, menegaskan bahwa tidak ada usulan dari Rusia untuk menggunakan pangkalan militer Indonesia.

Kerjasama antara Indonesia dan Rusia di bidang pertahanan memang telah terjalin, yang salah satunya ditandai dengan pertemuan antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia pada bulan Februari lalu. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk menjajaki kerjasama lebih lanjut dalam bidang teknologi militer.

Kedua negara juga berencana untuk membahas lebih detail mengenai kerjasama pertahanan melalui forum kerjasama teknis militer, yang dikenal sebagai Komisi Antarpemerintah untuk Kerjasama Teknis Militer. Selain itu, delegasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia juga dijadwalkan untuk mengunjungi Rusia guna membahas rencana kerjasama pertahanan untuk tahun 2026.