Gelaran acara sepeda bertajuk SilaturahRide 2025 yang melibatkan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menuai polemik di kalangan komunitas sepeda ibu kota. Acara yang bertujuan menjalin silaturahmi tersebut dikritik keras terkait pemilihan rute yang dinilai melanggar aturan lalu lintas.

Persoalan bermula dari pengumuman Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengenai penutupan sejumlah ruas jalan utama di Jakarta selama acara berlangsung. Rencananya, Gubernur Pramono Anung akan bersepeda bersama komunitas dalam rangka merayakan Idul Fitri.

"Dalam suasana Idul Fitri ini, Bapak Gubernur akan bersilaturahmi dengan komunitas pesepeda Jakarta pada Sabtu, 19 April," ujar Syafrin di Balai Kota, Selasa (15/4/2025).

Rute yang direncanakan meliputi:

• Start dari Balai Kota
• Melintasi Jalan Medan Merdeka Selatan
• Jalan MH Thamrin
• Jalan Sudirman
• Berputar di Bundaran Senayan
• Menuju Karet
• Jalan Prof. Dr. Hamka
• Berputar di Underpass Saharjo
• Kembali ke Balai Kota.

Namun, yang menjadi sorotan utama adalah dimasukkannya Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca, atau yang dikenal juga sebagai Jalan Prof. Dr. Hamka, sebagai bagian dari rute. Bike to Work (B2W) Indonesia secara tegas menolak penggunaan JLNT Casablanca karena jalan tersebut jelas-jelas dilarang untuk sepeda sesuai peraturan yang berlaku.

"Kami menyatakan penolakan, terutama karena rute bersepeda akan melewati JLNT Casablanca, yang jelas dilarang untuk sepeda. Kami pernah memperjuangkan agar jalan ini dikembalikan fungsinya sesuai aturan hukum pada tahun 2021," tegas juru bicara B2W Indonesia dalam keterangan tertulis.

B2W mengungkapkan bahwa mereka sempat diundang Dishub DKI Jakarta untuk berdiskusi pada 10 April, namun merasa hanya diberi paparan tentang konsep yang sudah final. Mereka juga menyinggung janji kampanye Pramono Anung terkait penegakan hukum di Jakarta.

"Konsep sudah jadi, rute sudah ditentukan. Kami hanya diminta diam dan menyetujui. Dishub awalnya tidak merekomendasikan, tapi kemudian berubah. Katanya aman karena jalan akan ditutup dan hanya diikuti rombongan sepeda," tulis B2W, seraya menambahkan, "Ironisnya, Mas Pram pernah berkata 'Jakarta harus jadi kota yang taat hukum'. Kini, sepeda dikendarai di atas pelanggaran yang dilegalkan untuk citra sesaat."

B2W menyerukan agar Pemprov DKI Jakarta mengembalikan arah kebijakan transportasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Mereka menekankan bahwa momen ini seharusnya menjadi komitmen Jakarta sebagai kota ramah sepeda, bukan ajang pelanggaran hukum.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa JLNT Casablanca memang seharusnya hanya dilintasi kendaraan roda empat karena desainnya yang hanya memiliki dua lajur tanpa bahu jalan. Ia mengakui bahwa sepeda motor dan sepeda berpotensi membahayakan jika bercampur dengan mobil di JLNT.

"Oleh sebab itu, pada saat difungsikan sebagai lajur lalu lintas roda empat, tidak diperbolehkan sepeda motor dan pesepeda naik," kata Syafrin.

Namun, Syafrin berdalih bahwa potensi bahaya tersebut dapat diantisipasi jika JLNT Casablanca ditutup untuk kendaraan umum dan hanya digunakan untuk pesepeda.

Sementara itu, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan bahwa pemilihan rute tersebut merupakan usulan dari komunitas sepeda, bukan inisiatif Gubernur Pramono Anung. Gubernur, kata Chico, hanya memfasilitasi acara tersebut sebagai pemimpin administrasi Pemprov DKI Jakarta.