Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan kritik pedas terhadap salah satu kadernya, Mukhamad Misbakhun, atas ketidakhadirannya dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan partai berlambang pohon beringin tersebut. Sindiran ini dilontarkan Bahlil pada Rabu malam (16/4/2025) di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Bahlil secara implisit menyayangkan pilihan Misbakhun untuk mengikuti kegiatan lari, alih-alih menghadiri acara penting partai. Menurutnya, Golkar saat ini lebih membutuhkan kontribusi pemikiran ekonomi yang konstruktif daripada sekadar kemampuan fisik dalam berlari. "Pak Misbakhun di mana Misbakhun ya? Lagi lari. Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari," ujar Bahlil dengan nada menyindir.

Lebih lanjut, Bahlil menekankan urgensi kehadiran anggota Komisi XI DPR RI di Jakarta untuk membahas dan memberikan masukan terkait berbagai regulasi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan program hilirisasi. Ia menyinggung bahwa saat ini banyak anggota Komisi XI yang menantikan kepastian terkait regulasi tersebut. Bahlil bahkan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau untuk 21 proyek hilirisasi dengan nilai investasi awal mencapai sekitar 50 miliar dollar AS, yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2025.

Bahlil juga mengingatkan seluruh kader Golkar untuk tidak menganggap jabatan sebagai sesuatu yang otomatis didapatkan atau diwariskan. Ia menekankan bahwa menduduki suatu jabatan adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi, bukan sekadar hak istimewa. "Jangan kita artikan jabatan itu adalah barang yang datang dari sononya, seperti, mohon maaf ya, mohon maaf, mohon maaf sekali lagi. Ini bukan barang warisan jabatan ini. Ini fair saja," tegasnya.

Dengan pernyataan ini, Bahlil Lahadalia ingin menegaskan pentingnya komitmen dan dedikasi kader Golkar terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks dan mendukung program-program strategis pemerintah. Prioritas harus diberikan pada kontribusi pemikiran dan kerja nyata, bukan pada kegiatan-kegiatan yang kurang relevan dengan kepentingan partai dan negara.