Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengumumkan rencana penataan ulang atau reposisi dalam struktur kepengurusan partai. Langkah ini, menurut Bahlil, merupakan bagian dari upaya konsolidasi internal partai untuk menghadapi tantangan politik mendatang.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Bahlil menjelaskan bahwa perubahan dalam kepengurusan partai merupakan hal yang lazim dan bertujuan untuk memperkuat soliditas partai. Ia menekankan bahwa reposisi ini berbeda dengan reshuffle kabinet pemerintahan, yang merupakan hak prerogatif presiden. "Pergantian pengurus atau perpindahan pengurus adalah hal yang biasa dalam partai politik," ujarnya.

Bahlil sebelumnya sempat menyinggung soal penataan ulang kepengurusan ini dalam acara Halal Bihalal Partai Golkar. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pentingnya menempatkan kader yang tepat pada posisi yang tepat, serta perlunya evaluasi kinerja secara berkala. Ia mencontohkan dengan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menaikkan tarif produk Indonesia sebesar 32 persen, menyinggung perlunya kader Golkar yang kompeten dalam bidang ekonomi.

Bahlil juga menyinggung kehadiran beberapa tokoh penting dalam acara tersebut, termasuk Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Ia sempat berkelakar mengenai ketidakhadiran Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, menekankan bahwa Golkar membutuhkan pemikir ekonomi yang siap memberikan kontribusi nyata.

Lebih lanjut, Bahlil menekankan pentingnya keadilan internal dalam partai dan membuka ruang kompetisi yang sehat antar kader. Ia menegaskan bahwa jabatan bukanlah warisan, melainkan amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. "Saya harus membuka ruang kompetisi yang sebesar-besarnya…supaya ada rasa memiliki, ada rasa tanggung jawab, dan rasa mencintai," tegasnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai waktu pelaksanaan reposisi ini, Bahlil menjelaskan bahwa perubahan kepengurusan di Golkar tidak harus menunggu waktu satu atau dua tahun. Ia mengibaratkan reposisi ini dengan reshuffle kabinet, di mana evaluasi dan penyesuaian dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan partai. "Ada pengurus yang mungkin tidak cocok dengan tugasnya ya kita change-lah," pungkasnya. Ia juga menambahkan bahwa Partai Golkar adalah aset negara dan milik seluruh rakyat Indonesia.

Secara keseluruhan, penataan ulang kepengurusan ini merupakan langkah strategis Golkar dalam mempersiapkan diri menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks. Dengan menempatkan kader yang kompeten dan berdedikasi pada posisi yang tepat, Golkar berharap dapat meningkatkan efektivitas kerja partai dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi bangsa dan negara.

Berikut poin poin penting yang disampaikan Bahlil Lahadalia:

• Reposisi pengurus dilakukan dalam rangka konsolidasi partai.
• Pergantian pengurus adalah hal yang wajar dalam partai politik.
• Jabatan bukan warisan, melainkan amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab.
• Evaluasi dan penyesuaian kepengurusan dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan partai.