Kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, beserta tiga hakim lainnya, telah menggemparkan dunia hukum. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap terkait putusan lepas atau ontslag dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO), bahan baku minyak goreng.

Skandal ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk pakar hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho. Hardjuno mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan penjualan hukum kepada pemilik modal. Ia awalnya terkejut dengan dugaan suap senilai Rp 60 miliar yang melibatkan para pejabat pengadilan tersebut. Baginya, kasus ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan sebuah tragedi yang meruntuhkan pilar-pilar keadilan.

Menurut Hardjuno, suap yang dilakukan korporasi jauh lebih berbahaya dibandingkan korupsi birokrasi biasa. Korupsi birokrasi merampok anggaran negara, sementara suap korporasi membajak sistem hukum demi kepentingan ekonomi. Mereka tidak hanya menghindari hukuman, tetapi juga membeli keadilan dan mengendalikan arah negara.

"Bayangkan, negara mengalokasikan triliunan rupiah untuk subsidi minyak goreng demi rakyat. Namun, di balik layar, korporasi menyuap hakim agar terbebas dari jerat hukum. Ini bukan hanya penghinaan terhadap negara, tetapi juga pengkhianatan terhadap rakyat," ujarnya.

Hardjuno menekankan bahwa kasus ini menunjukkan betapa rentannya rakyat jika korporasi besar mampu membeli putusan hakim. Ia mendesak pembenahan besar-besaran di lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan publik. Ia menyerukan audit total, tidak hanya terhadap perkara, tetapi juga terhadap semua pihak yang terlibat.

"Jika korporasi besar bisa membeli putusan, rakyat kecil tidak memiliki harapan di hadapan hukum. Jika ada Rp 60 miliar mengalir ke ruang sidang, berarti ada sistem yang bobrok sejak lama dan dibiarkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Hardjuno menyoroti pentingnya pengesahan dan penerapan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen utama dalam penindakan dan pencegahan korupsi. Menurutnya, hukuman penjara saja tidak cukup untuk memberikan efek jera. Aset hasil kejahatan harus dirampas dan dikembalikan ke negara agar pelaku tidak dapat membeli kebebasan dengan uang haram.

Sebelumnya, Ketua PN Jaksel ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, tiga hakim, seorang panitera muda pada PN Jakarta Utara, dan seorang pengacara juga ditetapkan sebagai tersangka. Kasus suap dan gratifikasi ini terkait dengan vonis ontslag atau putusan lepas dalam kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Majelis hakim saat itu memberikan putusan lepas kepada terdakwa korporasi.

Tiga hakim yang terlibat adalah Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtaro, dan Djuyamto. Mereka diduga menerima uang suap senilai Rp 22,5 miliar atas vonis lepas tersebut. Ketiganya bersekongkol dengan Muhammad Arif Nuryanta, Marcella Santoso dan Ariyanto (pengacara), serta Wahyu Gunawan (panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara).

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia peradilan Indonesia dan menuntut tindakan tegas untuk memulihkan kepercayaan publik. Implikasi dari kasus ini sangat luas, tidak hanya terbatas pada individu-individu yang terlibat, tetapi juga pada sistem hukum secara keseluruhan.