Pemerintah Gandeng Swasta dalam Program Renovasi Rumah

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan sektor swasta, Agung Sedayu Group melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, untuk merealisasikan program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) di beberapa provinsi di Indonesia.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengungkapkan bahwa program ini akan menyasar 2.000 unit rumah yang tersebar di Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan Jawa Tengah. Menariknya, program renovasi ini sepenuhnya didanai melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Agung Sedayu Group, tanpa menggunakan anggaran negara dari APBN maupun APBD.

Alokasi dan Anggaran Renovasi

Ara menjelaskan bahwa masing-masing provinsi akan mendapatkan alokasi 500 unit rumah untuk direnovasi. Agung Sedayu Group telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30-50 juta per unit rumah yang akan direnovasi.

"Komitmen CSR ini sangat membantu sektor perumahan. Pak Aguan dari Buddha Tzu Chi akan merenovasi 500 rumah di Jawa Barat, 500 di Jawa Tengah, 500 di Banten, dan 500 di Jakarta. Totalnya 2.000 rumah," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP.

Selain program renovasi, Agung Sedayu Group juga berencana membangun 750 unit rumah gratis. Sebanyak 250 unit akan dibangun di Kabupaten Tangerang dan 500 unit di Kalimantan. Sugianto Kusuma (Aguan), pendiri Agung Sedayu Group, menambahkan bahwa anggaran untuk pembangunan rumah gratis ini lebih besar, yakni lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Anggaran untuk membangun rumah tentu berbeda dengan anggaran renovasi. Untuk pembangunan, anggarannya sekitar Rp 100-200 juta per unit," jelas Aguan.

Dukungan Pemerintah Daerah

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai program renovasi rumah sejalan dengan program daerahnya, yaitu Satu KK, Satu Rumah Layak Huni. Ahmad Luthfi menambahkan bahwa bantuan dari pemerintah pusat akan sangat membantu masyarakat Jawa Tengah, mengingat program RTLH telah diperhitungkan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ara menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan survei ke Banyumas dan Bandung untuk meninjau langsung lokasi renovasi rumah. Tujuannya adalah memastikan program ini tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Data yang dikumpulkan di lapangan akan dicocokkan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Aguan menjelaskan bahwa program CSR berupa renovasi dan pembangunan rumah telah lama dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Ia juga menyinggung tentang kewajiban perusahaan untuk mengalokasikan 2,5 persen dari keuntungan untuk kegiatan CSR.

"Saya rasa semua sudah diatur dalam undang-undang, yaitu kewajiban mengalokasikan 2,5 persen dari keuntungan untuk CSR. Perusahaan besar, termasuk yang sudah go public, juga memiliki program ESG (Environment, Social, Governance). Jadi, ini sudah menjadi gerakan internasional. Saya yakin, perusahaan asing pun akan bersedia mengeluarkan biaya untuk kegiatan sosial jika diminta," jelas Aguan.

Proyek Renovasi di Johar Baru Dimulai

Sebelumnya, Ara dan Aguan telah mengumumkan rencana renovasi 500 unit RTLH di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Aguan memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk renovasi di Johar Baru adalah Rp 30-50 juta per unit.

Aguan menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah dalam renovasi rumah dan bahkan membangun rumah vertikal di kawasan padat penduduk. Ia optimis bahwa proses renovasi dapat diselesaikan dalam waktu satu hingga dua bulan.

Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, menambahkan bahwa 232 keluarga di Johar Baru akan direlokasi sementara pada 22 April 2025, untuk memulai proses renovasi. Sisanya, 268 keluarga, akan direlokasi pada 22 Juni 2025.

Selain di Jakarta, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia juga akan merenovasi 500 unit rumah di Jawa Barat dan 500 unit di Banten, sehingga total 1.500 unit rumah akan direnovasi oleh yayasan ini.