Kepemimpinan Vatikan di Tengah Kondisi Kesehatan Paus Fransiskus: Tantangan dan Mekanisme Hukum Kanon

Rawat inap Paus Fransiskus di Rumah Sakit Gemelli, Roma, akibat pneumonia ganda sejak 14 Februari 2025, telah memicu kekhawatiran global dan menyoroti celah dalam tata kelola Vatikan ketika pemimpin tertinggi Gereja Katolik mengalami ketidakmampuan. Kondisi kesehatan Paus, yang meskipun masih sadar namun dinyatakan dalam kondisi lemah dan kompleks oleh tim medis, menimbulkan pertanyaan krusial mengenai mekanisme kepemimpinan dan suksesi kepausan.

Meskipun aktivitas Takhta Suci hingga kini belum terganggu secara signifikan, berkat struktur organisasi Vatikan yang terstruktur dan para kepala dikasteri yang mampu mengelola bidangnya masing-masing layaknya menteri dalam suatu pemerintahan, beberapa fungsi kepausan tetap eksklusif. Tugas-tugas seperti pengangkatan uskup, kanonisasi santo, dan pesan-pesan mingguan kepada umat beriman, hanya dapat dilakukan Paus. Saat ini, pesan-pesan tersebut tetap diterbitkan, namun dengan proses yang lebih lama, bergantung pada kondisi kesehatan Paus. Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, memainkan peran penting dalam mengelola urusan diplomatik dan administratif, bertindak sebagai penentu kebijakan utama, namun kewenangannya tidak menggantikan wewenang Paus. Ia tidak dapat, misalnya, mengangkat uskup baru tanpa persetujuan Paus. Perayaan keagamaan dan acara-acara gerejawi tetap berlanjut, meskipun beberapa acara, seperti Misa Yubileum, dipimpin oleh pejabat lain sementara.

Celah Hukum dan Mekanisme Suksesi

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Vatikan adalah kurangnya protokol yang jelas untuk situasi di mana Paus tidak dapat menjalankan tugasnya sepenuhnya karena sakit parah, berbeda dengan prosedur suksesi yang sudah mapan saat Paus wafat atau mengundurkan diri. Hukum kanon, meskipun mengatur suksesi kepausan dalam hal kematian atau pengunduran diri, mengalami kekosongan hukum terkait ketidakmampuan Paus yang berkepanjangan. Meskipun Kanon 335 menyebutkan kemungkinan Takhta Suci “kosong atau sepenuhnya terhalang,” definisi dan langkah-langkah yang harus diambil dalam skenario ini masih belum jelas. Bandingkan dengan ketentuan untuk uskup yang mengalami ketidakmampuan, yang mana terdapat mekanisme penggantian sementara melalui uskup pembantu atau vikaris jenderal. Ketiadaan mekanisme serupa untuk Paus menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang berwenang mengambil alih tanggung jawabnya.

Pengunduran Diri dan Perdebatan Reformasi

Secara teoritis, pengunduran diri merupakan satu-satunya solusi jika Paus tidak mampu melanjutkan jabatannya karena alasan kesehatan. Presedennya adalah pengunduran diri Paus Benediktus XVI pada tahun 2013. Paus Fransiskus sendiri dilaporkan telah menulis surat pengunduran diri untuk berjaga-jaga, namun muncul ketidakpastian bagaimana surat ini akan diproses jika Paus berada dalam kondisi tidak sadar. Hukum kanon mensyaratkan pengunduran diri yang “bebas dan nyata,” sehingga validitas surat pengunduran diri Paus yang tidak sadar menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks. Jika diputuskan tidak valid, Gereja akan terus berjalan hingga akhir masa kepausan, seperti yang terjadi pada masa Paus Paulus VI yang pernah mempersiapkan surat pengunduran diri namun tidak pernah digunakan. Situasi ini mendorong usulan reformasi hukum kanon, termasuk pembentukan komite medis untuk menilai kesehatan Paus secara berkala dan memungkinkan Kolegium Kardinal mengambil alih pengelolaan Gereja jika diperlukan. Namun, hingga kini usulan tersebut belum diimplementasikan oleh Vatikan.

Kesimpulannya, kondisi kesehatan Paus Fransiskus menyoroti kebutuhan akan klarifikasi dan reformasi dalam hukum kanon Vatikan terkait kepemimpinan kepausan dalam situasi ketidakmampuan. Ketiadaan regulasi yang jelas menimbulkan ketidakpastian dan tantangan dalam tata kelola Gereja Katolik, mengingatkan pentingnya mempersiapkan langkah-langkah yang komprehensif dan transparan untuk masa depan.