Pemerintah Kabupaten Lumajang tengah menjadi sorotan setelah mengumumkan rencana pembelian 198 unit sepeda motor Honda PCX untuk dijadikan kendaraan operasional bagi seluruh kepala desa di wilayahnya. Proyek ini diperkirakan menelan anggaran antara Rp 6,7 miliar hingga Rp 7,9 miliar, yang akan diambil dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) APBD 2024 yang diperkirakan mencapai Rp 50 miliar.

Keputusan untuk memilih sepeda motor matic jenis PCX sebagai kendaraan operasional ini memicu perdebatan. Pasalnya, kondisi geografis Kabupaten Lumajang didominasi oleh wilayah pegunungan yang menantang. Kabupaten ini diapit oleh tiga gunung besar, yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Lemongan, yang sebagian besar wilayahnya memiliki topografi berbukit dan terjal. Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan wilayah Lumajang menjadi empat kategori topografi utama:

• Wilayah Gunung
• Pegunungan
• Dataran Fluvial (bentang alam hasil aktivitas sungai)
• Dataran Aluvial (tanah endapan)

Daerah dengan topografi gunung dan pegunungan meliputi kecamatan-kecamatan seperti Ranuyoso, Klakah, Randuagung, Senduro, Gucialit, Padang, Pasrujambe, Candipuro, Pronojiwo, dan Tempursari. Sementara itu, dataran fluvial meliputi Kecamatan Lumajang, Sukodono, Pasirian, dan Sumbersuko, dan dataran aluvial mencakup Kecamatan Jatiroto, Rowokangkung, Yosowilangun, Kunir, Tempeh, dan sebagian Tempursari. Data BPS menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Lumajang berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut, dengan total luas mencapai 63.109,15 kilometer persegi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan kepraktisan penggunaan sepeda motor matic di medan yang berat.

Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, memberikan penjelasan mengenai pemilihan jenis kendaraan tersebut. Ia menekankan bahwa tidak semua kepala desa di Lumajang adalah laki-laki. Banyak posisi kepala desa dan perangkat desa lainnya yang dijabat oleh perempuan. Dengan demikian, pemilihan motor matic diharapkan dapat memudahkan semua pihak dalam menjalankan tugas operasional.

"Jadi supaya bisa digunakan bareng-bareng, bisa pak kades, bu kades, ada juga kan sekdes dan perangkat desa yang perempuan," ujarnya.

Lebih lanjut, Yudha mengungkapkan bahwa usulan pemilihan Honda PCX sebagai kendaraan operasional berasal langsung dari para kepala desa. Ia juga menambahkan bahwa sepeda motor matic ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh ibu-ibu penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendukung kegiatan-kegiatan di desa.

"Kepala desa kan juga dibantu ibu kepala desa untuk menggerakkan PKK, jadi kepala desa memilih PCX supaya bisa manfaat maksimal," pungkasnya.

Alasan ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Beberapa pihak mengkritik keputusan tersebut, menganggapnya kurang sesuai dengan kondisi geografis Lumajang yang sebagian besar merupakan daerah pegunungan. Mereka berpendapat bahwa kendaraan yang lebih sesuai untuk medan berat akan lebih efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan operasional kepala desa. Sementara itu, pihak lain mendukung keputusan tersebut dengan alasan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan, terutama bagi kepala desa dan perangkat desa perempuan, serta potensi pemanfaatan oleh penggerak PKK. Pro dan kontra terkait pengadaan motor PCX ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Lumajang.