DPR RI Soroti Dampak Perang Tarif Global dan Tarif Trump terhadap Ekonomi Nasional

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membuka Sidang Paripurna ke-17 Masa Persidangan III Tahun 2025 dengan fokus utama pada gejolak ekonomi global dan dampaknya terhadap Indonesia. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam sambutannya menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, termasuk eskalasi perang tarif dagang dan kebijakan tarif yang diterapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Dasco Ahmad menekankan bahwa gejolak ekonomi global, yang diperparah oleh konflik geopolitik yang berkepanjangan, dapat menimbulkan dampak signifikan bagi Indonesia di berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Untuk itu, ia mendesak perlunya kebijakan negara yang kuat untuk melindungi kepentingan rakyat, menjaga stabilitas perekonomian nasional, dan memastikan kelangsungan pembangunan nasional.

Salah satu perhatian utama yang disoroti adalah potensi gangguan pada rantai pasok global dan fluktuasi nilai tukar dolar AS. Selain itu, penerapan tarif resiprokal oleh pemerintahan Trump ke sejumlah negara, termasuk penyesuaian tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia, juga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global.

"Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar. Kita tidak bisa mengubah kebijakan tarif resiprokal AS, tetapi kita bisa menguatkan fondasi ekonomi kita sendiri," ujar Dasco, menekankan pentingnya kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional.

Merespons tantangan tersebut, Dasco menyoroti peran krusial kebijakan pemerintah dalam memitigasi dampak negatif gejolak ekonomi global. Ia juga mendesak implementasi kebijakan yang memperkuat fundamental perekonomian, mengingat kompleksitas dan potensi jangka panjang dari perang dagang ini.

Dasco menegaskan komitmen DPR RI untuk mendukung pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional melalui fungsi konstitusionalnya. Dukungan ini akan diwujudkan dalam bentuk penguatan kebijakan negara yang diperlukan untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional.

"DPR RI akan mendukung langkah pemerintah dalam memitigasi berbagai dampak dan risiko yang akan dihadapi serta mendukung kebijakan perekonomian yang dapat menjaga kepentingan rakyat dan negara," pungkas Dasco, menandaskan kesiapan lembaga legislatif untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.