Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dipastikan terus berjalan sesuai rencana. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan seluruh proyek yang telah dimulai, termasuk infrastruktur penting seperti bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, dan fasilitas pendukung lainnya.

Kepastian ini disampaikan dalam Rapat Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung di Kantor Otorita IKN. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Edi Kuswanto, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Fata Patria, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Iwan Wijaya.

Basuki menjelaskan bahwa seluruh pekerjaan lanjutan akan diselesaikan melalui kontrak multi-year yang didukung oleh anggaran yang telah dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Fokus utama saat ini adalah mempercepat mobilisasi tenaga kerja untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal.

"Dengan kepastian kelanjutannya, kami minta semua penyedia jasa untuk segera memobilisasi tenaga kerjanya. Hari ini sudah 1.500 orang masuk melalui beberapa kloter pesawat Hercules," ujar Basuki.

Otorita IKN juga telah memfinalisasi anggaran untuk pembangunan baru, termasuk pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP, dengan alokasi sekitar Rp 5,4 triliun dari OIKN. Selain itu, tambahan anggaran sekitar Rp 8,1 triliun akan dialokasikan untuk kawasan yudikatif dan legislatif, yang akan segera dikerjakan.

Pemerintah menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Untuk mencapai target tersebut, pembangunan fasilitas untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif terus dikebut.