Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres signifikan. Otorita IKN, di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono, mengumumkan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 8,1 triliun untuk mempercepat pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pusat pemerintahan yang modern dan terintegrasi di Kalimantan Timur.

"Anggaran untuk pengaspalan jalan dan berbagai pekerjaan di kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) telah difinalisasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kami, mencapai sekitar Rp 5,4 triliun dari OIKN. Selain itu, ada tambahan alokasi sekitar Rp 8,1 triliun yang akan segera digelontorkan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif," ujar Basuki dalam keterangan resminya.

Kepastian keberlanjutan pembangunan IKN ditegaskan oleh Basuki dalam Rapat Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Rapat yang berlangsung di Kantor Otorita IKN tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting daerah, termasuk Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Edi Kuswanto, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Fata Patria, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Iwan Wijaya.

Dalam pertemuan tersebut, Basuki memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan, seperti bandara, jalan tol, dan Istana Wakil Presiden, akan terus dilanjutkan. Komitmen ini diperkuat dengan mekanisme kontrak jangka panjang (multi years) dan ketersediaan anggaran yang telah dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum.

"Alhamdulillah, kepastian telah kita peroleh. Semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan dituntaskan oleh kementerian terkait, termasuk bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, dan jalan-jalan," tegas Basuki.

Dengan alokasi anggaran tambahan ini, diharapkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN dapat segera dimulai dan memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan visi IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Percepatan pembangunan infrastruktur ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur dan sekitarnya.