Pelecehan Seksual di Layanan Kesehatan: Puan Maharani Serukan Evaluasi Sistem Pengawasan Dokter
Maraknya kasus pelecehan seksual yang melibatkan tenaga medis di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia telah memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, mengecam keras tindakan tersebut dan menyoroti dampaknya yang merusak kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan.
Kasus terbaru yang mencuat adalah dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang dokter residen terhadap keluarga pasien di sebuah rumah sakit di Bandung. Selain itu, seorang dokter kandungan di Garut juga dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya saat pemeriksaan USG. Kejadian-kejadian ini menambah daftar panjang kasus serupa yang mencoreng citra profesi medis.
Puan Maharani menyatakan bahwa tindakan pelecehan seksual oleh tenaga medis adalah perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Ia menekankan bahwa dokter seharusnya menjadi sosok yang memberikan perlindungan dan rasa aman bagi pasien, bukan justru menjadi pelaku kejahatan seksual.
"Tidak boleh ada toleransi terhadap praktik kejahatan seksual di fasilitas layanan kesehatan," tegas Puan.
Menyikapi situasi ini, Puan mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan praktik dokter dan sistem perlindungan pasien di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa ruang periksa dokter, khususnya dokter kandungan, harus menjadi tempat yang aman dan terlindungi bagi pasien, terutama bagi perempuan.
Puan juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi dan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku jika terbukti bersalah. Ia juga mendorong pihak kepolisian untuk menelusuri kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor karena trauma atau tekanan.
Kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, seperti yang terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM), juga menjadi perhatian serius. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif di berbagai sektor.
Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:
- Evaluasi mekanisme pengawasan praktik dokter
- Peningkatan sistem perlindungan pasien
- Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual
- Peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai pencegahan pelecehan seksual
- Peningkatan keamanan dan kenyamanan di fasilitas layanan kesehatan
Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menjamin bahwa setiap warga negara, terutama perempuan, dapat memperoleh layanan kesehatan yang aman, bermartabat, dan bebas dari pelecehan.