Presiden terpilih Prabowo Subianto mengambil langkah strategis untuk memperkuat lini komunikasi pemerintahannya. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara resmi ditunjuk sebagai Juru Bicara Presiden.

Penunjukan ini, menurut Prasetyo Hadi, merupakan bagian integral dari tugas dan fungsi Mensesneg. Ia menekankan bahwa penunjukan ini tidak memerlukan upacara pelantikan khusus. "Tidak perlu dilantik. Kita semua diharapkan dapat menjadi juru bicara, terutama saya sebagai Mensesneg, diminta untuk aktif berperan," ujarnya kepada awak media.

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa tugas juru bicara yang diemban tidak akan tumpang tindih dengan peran Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi. PCO, yang baru dibentuk untuk mengelola komunikasi publik di era pemerintahan Prabowo, akan tetap menjalankan fungsinya. "Semuanya berjalan bersamaan. PCO tetap ada, dan kami diminta untuk saling membantu," imbuhnya.

Menanggapi spekulasi bahwa penunjukan dirinya dipicu oleh pernyataan kontroversial Hasan Nasbi, termasuk tanggapannya terhadap aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada wartawan Tempo, Prasetyo Hadi membantah hal tersebut. Ia menegaskan bahwa penunjukan ini semata-mata bertujuan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintah secara keseluruhan.

"Tidak, ini hanya untuk memperkuat. Ini adalah kewajiban kita. Jika ada kekurangan, maka kita perbaiki. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki diri," tegasnya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi sempat menjadi sorotan publik akibat komentarnya terkait teror kepala babi. Alih-alih mengecam tindakan tersebut, ia justru berkelakar dengan mengatakan "sudah dimasak saja". Hasan juga meminta agar isu tersebut tidak dibesar-besarkan, mengingat komitmen pemerintahan Prabowo Subianto terhadap kebebasan pers.

"Apakah ada yang dihalangi untuk membuat berita? Jika tidak ada, maka kebebasan pers kita baik. Apakah ada yang dihentikan untuk membuat berita dan wawancara? Tidak ada. Itu artinya kebebasan pers kita bagus," ungkap Hasan.

"Apakah ada yang takut membuat berita sekarang? Apakah ada yang dihalangi untuk meliput di Istana? Tidak ada. Itu berarti tidak ada kebebasan pers yang dikekang. Tempo masih boleh menulis berita, bukan? Masih boleh siaran Bocor Alus, kan? Tetap boleh, kan? Itu artinya pemerintah tidak ikut campur sama sekali, tidak mengganggu sama sekali," lanjutnya.

Presiden Prabowo sendiri sebelumnya telah menyadari adanya kekurangan dalam komunikasi pemerintahannya, yang berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Ia mengakui bahwa perbaikan komunikasi pemerintahan merupakan tanggung jawabnya.

"Kemarin saya sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya," kata Prabowo saat berdialog dengan investor dan ekonom di Jakarta Pusat.

Dengan penunjukan Mensesneg sebagai Juru Bicara Presiden, diharapkan komunikasi pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi, serta mampu menyampaikan informasi secara jelas dan akurat kepada publik.